JAKARTA — Gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi sorotan. Analis politik dan hukum Boni Hargens menilai perkara tersebut tidak semata berada dalam ranah hukum, tetapi juga berpotensi berkaitan dengan dinamika politik menuju Pilpres 2029.
Boni menyebut gugatan tersebut dapat menjadi bagian dari manuver untuk memengaruhi peta koalisi dan oposisi menjelang Pilpres 2029. Menurut dia, isu pemberhentian wakil presiden berpotensi menjadi ruang tawar-menawar politik dalam menentukan konfigurasi kandidat pada kontestasi mendatang.
«“Gugatan dijadikan instrumen untuk memengaruhi peta koalisi dan oposisi menjelang Pilpres 2029, bukan semata-mata untuk menegakkan hukum konstitusional,” ujar Boni dalam keterangannya, dikutip Jumat (25/9/2026).»
Boni bahkan menyebut terdapat figur politik tertentu yang disebutnya memiliki ambisi untuk dipasangkan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2029.
«“Isu pemakzulan jelas sekali berpotensi menjadi alat tawar-menawar dalam pembentukan koalisi dan penentuan kandidat untuk Pemilihan Presiden 2029. Ada figur tertentu yang berambisi dipasangkan dengan Presiden Prabowo pada Pilpres 2029,” katanya.»
Namun, Boni tidak menyebut siapa figur yang dimaksud. Karena itu, identitas figur tersebut belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia.
Gugatan terhadap Gibran diajukan tim kuasa hukum yang terdiri atas Denny Indrayana, Refly Harun, dan Bambang Widjojanto. Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 dan meminta MK memberikan konsekuensi hukum terhadap pencalonannya.
Boni juga menyoroti persoalan tenggat waktu dan kewenangan MK dalam perkara tersebut. Menurut pandangannya, apabila persoalan yang dipersoalkan telah menyentuh pemberhentian wakil presiden yang sedang menjabat, mekanismenya berkaitan dengan ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Di sisi lain, hubungan antara gugatan tersebut dengan kepentingan figur tertentu dalam Pilpres 2029 masih merupakan analisis politik Boni Hargens, bukan fakta hukum yang telah diputus atau dibuktikan oleh MK.
Perkara tersebut tetap berada dalam proses hukum. Sementara dampak politik yang diperkirakan muncul—termasuk kemungkinan perubahan konfigurasi koalisi menjelang 2029—masih menjadi bagian dari perdebatan dan analisis politik.
Dengan demikian, gugatan Gibran kini tidak hanya menjadi perhatian dari sisi hukum pemilu, tetapi juga telah masuk dalam pembacaan politik mengenai arah koalisi dan kemungkinan konfigurasi pasangan calon pada Pilpres 2029.
Redaksi/ SRN
