JEMBER — Identitas warga dikumpulkan, dokumen kredit ditandatangani, sementara usaha yang menjadi dasar pengajuan KUR diduga hanya ada di atas kertas.
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur membongkar dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BNI Cabang Jember periode 2021–2023 dengan pola yang menyeret nama warga sebagai calon debitur.
Berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Jawa Timur, perkara tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp41.487.138.481 atau sekitar Rp41,48 miliar. Setelah penyidik menetapkan tersangka baru berinisial SH, jumlah tersangka dalam perkara ini menjadi lima orang.
Kasus ini mencuat setelah BNI melaporkan dugaan penyimpangan tersebut kepada aparat penegak hukum. Penyidikan kemudian menemukan dugaan penggunaan calon debitur yang tidak memenuhi persyaratan, penggunaan identitas masyarakat untuk pengajuan kredit, hingga proses verifikasi yang diduga tidak berjalan sesuai ketentuan.
Warga dikumpulkan, KTP dan KK diduga digunakan
Dalam pengembangan perkara, Kejati Jatim mengungkap dugaan modus yang melibatkan SH, seorang Collection Agent (CA) PT Ternak Maharani dan PT Berlian.
Penyidik menyebut SH diduga mengumpulkan KTP dan KK calon debitur, tanpa memastikan apakah warga tersebut benar-benar memiliki usaha yang memenuhi persyaratan KUR.
Yang menjadi sorotan, sebagian besar calon debitur disebut dalam kondisi buta huruf.
Menurut keterangan Kejati Jatim, mereka diduga diminta menandatangani dokumen permohonan kredit di rumah tersangka tanpa diberi kesempatan membaca maupun mendapatkan penjelasan mengenai isi dokumen yang ditandatangani.
Warga yang seharusnya menjadi penerima pembiayaan usaha pun diduga hanya menerima sekitar Rp1 juta setelah kredit dicairkan.
Sementara buku rekening dan kartu ATM disebut kemudian diserahkan kepada SH.
Kandang kambing dan ladang jagung dijadikan dokumentasi
Modusnya tidak berhenti pada dokumen.
Untuk pengajuan melalui PT Ternak Maharani, calon debitur disebut difoto di kandang kambing milik SH di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Jember.
Foto tersebut kemudian digunakan sebagai bagian dari kelengkapan administrasi pengajuan KUR.
Sedangkan pengajuan melalui PT Berlian menggunakan foto calon debitur di ladang jagung dan pepaya yang disebut milik SH.
Dengan kata lain, dokumentasi yang seharusnya menggambarkan usaha milik calon penerima KUR diduga justru menggunakan lokasi usaha yang bukan milik debitur.
Rp6,14 miliar dari 135 debitur
Dalam perkara yang melibatkan SH, penyidik menemukan 98 debitur melalui PT Ternak Maharani dengan total pencairan sekitar Rp4,25 miliar.
Sementara melalui PT Berlian terdapat 37 debitur dengan total pencairan sekitar Rp1,89 miliar.
Jika digabung, terdapat 135 debitur dengan nilai pencairan sekitar Rp6,14 miliar.
Penyidik menghitung kerugian negara dari dua kelompok pengajuan tersebut mencapai Rp6.146.297.264. Nilai ini merupakan bagian dari total kerugian perkara KUR BNI Jember sebesar Rp41,48 miliar.
Dana KUR diduga dikuasai setelah pencairan
Persoalan semakin serius setelah kredit dicairkan.
Menurut penyidik, rekening dan ATM debitur kemudian berada dalam penguasaan SH. Dana pencairan diduga digunakan untuk berbagai kepentingan, antara lain dipinjamkan kepada collection agent lain yang memiliki kredit macet serta digunakan untuk melunasi kredit tertentu agar dapat mengajukan pinjaman baru.
Dalam perkara yang lebih luas, Kejati Jatim sebelumnya juga mengungkap dugaan bahwa dana KUR yang seharusnya diterima debitur justru dikuasai collection agent dan digunakan untuk menutup tunggakan kredit maupun kepentingan pribadi.
Lima tersangka, penyidikan masih berjalan
SH menjadi tersangka kelima setelah ditetapkan pada 17 September 2026. Empat tersangka sebelumnya yakni FMH, mantan pimpinan cabang BNI Jember, serta AM, IS dan HN yang berstatus collection agent.
Dalam pengungkapan awal perkara, Kejati Jatim menyebut pola penyaluran KUR melibatkan 19 Collection Agent. Penyidik menemukan dugaan calon debitur fiktif, penggunaan identitas masyarakat, serta proses verifikasi yang tidak sesuai ketentuan.
Kini, total kerugian keuangan negara yang dihitung BPKP mencapai Rp41,48 miliar.
Kasus tersebut sekaligus membuka pertanyaan besar mengenai pengawasan penyaluran KUR: bagaimana kredit bisa dicairkan atas nama warga yang disebut tidak memahami dokumen yang mereka tandatangani, sementara dokumentasi usaha diduga menggunakan kandang kambing dan lahan milik pihak lain?
BNI menyatakan perkara tersebut bermula dari temuan internal perseroan dan telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum. BNI juga menyebut tengah memperkuat proses verifikasi, analisis kredit, digitalisasi serta pengawasan penyaluran KUR.
Perkara ini masih dalam proses hukum. Status para tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dan pembuktian selanjutnya berada dalam proses peradilan.
Redaksi/ SRN
