Rupiah Tembus Rp18 Ribu, BEM SI Ultimatum Pemerintah -Istana: Ekonomi Tak Bisa Dipaksa!

Rupiah Tembus Rp18 Ribu, BEM SI Ultimatum Pemerintah — Istana: Ekonomi Tak Bisa Dipaksa!

JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS — Pemerintah akhirnya merespons ultimatum 18 hari yang dilontarkan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) terkait memburuknya kondisi ekonomi nasional dan pelemahan Rupiah yang menembus Rp18.000 per Dolar AS.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah menghormati aspirasi mahasiswa, namun menolak cara pandang yang menempatkan pemulihan ekonomi seolah bisa dipaksa selesai dalam hitungan hari.

Dalam keterangannya di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (8/6/2026), Prasetyo menyebut persoalan ekonomi jauh lebih kompleks dibanding sekadar target waktu politik.

“Tidak semua hal bisa dicapai hanya dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Ekonomi tidak bekerja sesederhana itu,” tegas Prasetyo.

Ia menjelaskan pemerintah saat ini terus melakukan koordinasi intensif lintas kementerian bersama otoritas keuangan untuk menjaga stabilitas pasar dan meredam tekanan terhadap Rupiah. Menurutnya, langkah pemerintah tidak bersifat instan, melainkan disusun melalui kombinasi kebijakan yang saling menopang.

Prasetyo juga meminta publik memahami bahwa tekanan ekonomi global, arus modal asing, hingga dinamika geopolitik internasional ikut memengaruhi kondisi dalam negeri.

“Yang paling penting adalah kerja keras dan koordinasi yang terus berjalan. Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi situasi ini,” ujarnya.

Ultimatum BEM SI: 18 Hari atau Gelombang Aksi Membesar

Ultimatum tersebut sebelumnya disuarakan dalam aksi “Rupiah Sekarat, Rakyat Melarat” yang digelar BEM SI di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Jumat (5/6/2026).

Ketua BEM Universitas Sebelas Maret (UNS), Kailani Rizqi Pratama, menyatakan angka 18 hari dipilih sebagai simbol dari anjloknya nilai tukar Rupiah ke level Rp18.000.

Menurut mahasiswa, pemerintah tidak cukup hanya memberi pernyataan normatif, tetapi harus menunjukkan langkah nyata untuk menyelamatkan daya beli masyarakat yang terus tertekan.

“Kami memberi waktu 18 hari agar pemerintah benar-benar bergerak memperbaiki keadaan ekonomi rakyat,” kata Kailani dalam orasinya.

Istana Pilih Dialog, Bukan Konfrontasi

Meski menolak ultimatum tersebut, Istana memastikan pintu komunikasi dengan mahasiswa tetap terbuka. Pemerintah menganggap kritik mahasiswa sebagai bagian penting dari kontrol demokrasi, namun menekankan bahwa solusi ekonomi membutuhkan proses, stabilitas, dan kolaborasi seluruh pihak.

Pernyataan Prasetyo sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin pengelolaan ekonomi nasional dikendalikan oleh tekanan politik jalanan maupun batas waktu simbolik.

Sementara itu, pemerintah bersama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dikabarkan terus memantau pergerakan pasar serta menyiapkan langkah stabilisasi tambahan apabila tekanan terhadap Rupiah semakin melebar.