Yusril Soal Film ‘Pesta Babi’: Biarkan Masyarakat Menonton dan Menilai Sendiri, Tak Perlu Dilarang

Polemik pembubaran nonton bareng film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” di sejumlah kampus dan kafe makin memanas. Di tengah tudingan pembungkaman kebebasan berekspresi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan resmi terhadap film tersebut.

Pernyataan Yusril langsung menyita perhatian publik. Sebab, sebelumnya sejumlah kegiatan nobar disebut dibubarkan di beberapa daerah dan memicu perdebatan soal demokrasi, kritik terhadap negara, hingga kebebasan akademik.

Menurut Yusril, pembubaran yang terjadi bukan instruksi pemerintah pusat maupun operasi nasional aparat penegak hukum. Ia menyebut persoalan itu lebih terkait aspek administratif di lokasi pemutaran.

“Pemerintah tidak pernah melarang pemutaran film itu,” kata Yusril.

Ia juga menilai kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Meski demikian, Yusril mengakui judul film tersebut terkesan provokatif dan mudah memancing emosi publik.

Karena itu, masyarakat diminta tidak buru-buru terpancing hanya karena judul. Menurut dia, publik sebaiknya menonton lalu mendiskusikannya secara terbuka agar bisa menilai isi film secara kritis dari berbagai sudut pandang.

Pernyataan ini langsung memicu gelombang reaksi di media sosial. Sebagian publik menilai negara mulai membuka ruang kritik, sementara lainnya mempertanyakan mengapa pembubaran nobar masih terjadi jika memang tidak ada larangan resmi.