JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022.
Terbaru, KPK resmi menahan Bagus Wahyudiono (BGS), pihak swasta sekaligus staf mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad, pada Senin (16/11/2026).
Bagus merupakan salah satu tersangka dalam klaster penerima dugaan suap. Ia ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026, di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Penahanan ini menjadi perkembangan terbaru dalam perkara korupsi dana hibah yang sebelumnya terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Desember 2022.
DANA HIBAH DIDUGA DIKONDISIKAN, KOMITMEN FEE CAPAI Rp41,7 MILIAR
Dalam konstruksi perkara yang diungkap penyidik, KPK menduga pengurusan dana hibah yang semestinya diperuntukkan bagi kebutuhan riil masyarakat justru dikondisikan melalui pembagian kuota kepada sejumlah pihak.
Anwar Sadad diduga memperoleh alokasi dana hibah mencapai Rp291,5 miliar selama periode 2019–2022.
Dari pengurusan alokasi tersebut, KPK mengungkap dugaan penerimaan commitment fee sebesar Rp41,7 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp40,5 miliar diduga menjadi bagian Anwar Sadad, sementara Bagus Wahyudiono diduga memperoleh sekitar Rp1,26 miliar.
Bagus diduga berperan mengoordinasikan usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung dengan para koordinator lapangan (Korlap), memverifikasi kelengkapan usulan, hingga mengoordinasikan dan mengelola penyerahan uang commitment fee.
Tak hanya itu, KPK juga mengungkap dugaan pemotongan lanjutan terhadap dana hibah yang telah dicairkan kepada kelompok masyarakat.
Akibat praktik pemotongan tersebut, anggaran yang benar-benar digunakan untuk pembangunan dan program masyarakat diperkirakan hanya berkisar 55–70 persen dari total anggaran awal.
21 ORANG TERSANGKA, PENYIDIKAN TERUS BERLANJUT
Dalam perkara besar ini, KPK sebelumnya telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Penyidikan merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak.
KPK juga telah melakukan penyitaan sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Penahanan Bagus menjadi bagian dari upaya penyidik mengungkap lebih jauh aliran uang, peran masing-masing pihak, serta dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan dana hibah APBD Jawa Timur.
Kasus ini sekaligus menjadi peringatan serius bahwa dana hibah yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan dan membantu kebutuhan masyarakat tidak boleh dijadikan ladang untuk memperkaya pihak-pihak tertentu.
KPK menegaskan perlunya perbaikan dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dana hibah di pemerintah daerah agar anggaran publik benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat.
Redaksi***



