JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Langkah legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki babak penting. Komisi III DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I di ruang rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Seluruh delapan fraksi di DPR menyatakan persetujuan agar RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna terdekat. Persetujuan itu sekaligus menandai rampungnya pembahasan di tingkat pertama bersama pemerintah.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati. Hadir pula Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, jajaran anggota Komisi III, serta perwakilan pemerintah, termasuk Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej.
Dalam rapat tersebut, Dasco meminta persetujuan seluruh peserta agar naskah RUU Perampasan Aset dapat dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Seluruh peserta rapat menjawab setuju.
Sebelum pengambilan keputusan, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR telah menyelesaikan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah. Tercatat sebanyak 397 DIM dibahas, meliputi 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Sejumlah substansi penting turut menjadi perhatian, mulai dari mekanisme perampasan aset berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik, hingga pengelolaan dan pengembalian aset kepada korban tindak pidana.
RUU ini juga mengatur cakupan tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset, termasuk korupsi, narkotika, perdagangan orang, pendanaan terorisme, serta penipuan dan penggelapan tertentu yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Rampungnya pembahasan tingkat I menjadi perkembangan penting bagi RUU yang telah lama dinantikan publik tersebut. Pembahasannya bahkan telah bergulir sejak 2008, tetapi belum kunjung diselesaikan menjadi undang-undang.
Dengan persetujuan seluruh fraksi dan pemerintah, RUU Perampasan Aset kini tinggal menunggu penjadwalan rapat paripurna untuk memasuki pembicaraan tingkat II dan pengambilan keputusan.
Meski demikian, RUU tersebut belum resmi menjadi undang-undang. Keputusan akhir masih menunggu persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI.
Redaksi***



