Maluku Utara – Keputusan berani Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, langsung mengguncang publik.
Usulan anggaran Rp1,7 miliar dari Dinas PU untuk mendata jalan rusak ditolak mentah-mentah.
Alasannya sederhana: terlalu mahal.
Alih-alih menggelontorkan anggaran besar, Sherly justru mengambil langkah tak biasa—mengumpulkan data langsung dari rakyat melalui media sosial.
Hasilnya? Lebih dari 270 titik jalan rusak berhasil terdata tanpa biaya miliaran rupiah.
“Tidak perlu Rp1,7 miliar. Saya sudah punya datanya,” tegasnya.
Langkah ini langsung viral dan menuai perdebatan. Sebagian memuji keberanian dan efisiensi, sementara lainnya mempertanyakan kinerja dinas terkait.
Namun satu hal yang pasti, cara ini membuka mata publik: di era digital, suara rakyat bisa menjadi data yang kuat—bahkan mengalahkan sistem yang mahal.
***
