DIDUKUNG JADI CAWAPRES PENGGANTI GIBRAN, DASCO BERI JAWABAN TEGAS: KEPUTUSAN ADA DI TANGAN PRABOWO!

Thursday, 19 November 2026, 04:13 am

JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mulai mencuat dalam bursa calon Wakil Presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi derasnya dukungan yang mengarah kepadanya, Dasco menegaskan bahwa seluruh pihak harus menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan calon pengganti orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Dasco menekankan, proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan bukan ditentukan berdasarkan dorongan atau dukungan kelompok tertentu. Mekanisme konstitusional telah mengatur bahwa Presiden memiliki hak untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Karena itu, ia meminta agar semua pihak tidak mendahului kewenangan Presiden yang telah diberikan melalui undang-undang.

“Terkait pertanyaan mengenai dukungan terhadap masalah wapres, saya sampaikan bahwa marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada Presiden melalui undang-undang,” ujar Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurut Dasco, kewenangan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden sepenuhnya berada pada Presiden. Selanjutnya, MPR memiliki kewenangan konstitusional untuk memilih satu dari dua nama yang diajukan tersebut.

Di tengah menguatnya pembicaraan mengenai figur pengganti Gibran, sejumlah nama mulai diperbincangkan, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono.

Dasco menyebut sejumlah figur tersebut merupakan kader terbaik Partai Gerindra. Namun, ia kembali mengingatkan bahwa penentuan calon bukan menjadi kewenangan pihak lain, melainkan hak Presiden sesuai mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, MPR RI telah menjadwalkan sidang paripurna pada 9 Desember 2026 untuk proses pemilihan, penetapan, dan pelantikan Wakil Presiden pengganti.

Sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 136 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024.

Dengan demikian, perhatian publik kini tertuju pada langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR untuk mengisi posisi Wakil Presiden.

Pernyataan Dasco sekaligus menegaskan bahwa derasnya dukungan terhadap figur tertentu tidak serta-merta menentukan siapa yang akan menduduki jabatan tersebut. Keputusan tetap harus melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.

Redaksi***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *