JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Manuver politik di DPR RI untuk mendorong pemakzulan Gibran Rakabuming Raka berakhir sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi dipastikan tidak dilanjutkan.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan bahwa pengusulan HMP tersebut otomatis gugur menyusul pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Menurut Saan, keberadaan objek menjadi salah satu pertimbangan utama dalam kelanjutan proses tersebut. Karena Gibran telah menyatakan mundur dari jabatan yang menjadi sasaran usulan HMP, DPR menilai tidak ada lagi alasan untuk meneruskan mekanisme politik tersebut.
“Ya, terkait dengan HMP ya, karena objek yang kita, kan untuk HMP itu kan sudah mengundurkan diri, maka secara otomatis HMP sudah selesai ya, karena objeknya juga selesai juga,” ujar Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (17/11/2026).
Pernyataan Saan sekaligus menjadi penegasan bahwa perjuangan 120 anggota DPR yang sebelumnya menggulirkan hak konstitusional parlemen untuk memproses pemakzulan Gibran kini tidak berlanjut.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi secara resmi menandatangani usulan penggunaan HMP. Jumlah tersebut melampaui persyaratan minimal pengusulan hak menyatakan pendapat di parlemen.
Usulan itu dilatarbelakangi polemik persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden, terutama menyangkut persoalan dokumen pendidikan yang menjadi sorotan setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Bahkan, DPR semula telah menyiapkan agenda rapat paripurna untuk menindaklanjuti usulan tersebut pada 12 November 2026. Namun, agenda itu dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI.
Kini, keputusan tersebut mengubah arah proses politik di parlemen. Agenda yang sebelumnya berpotensi berkembang menjadi proses pemakzulan tidak lagi dilanjutkan setelah Gibran menyatakan mundur.
Meski usulan HMP dinyatakan selesai, polemik mengenai persyaratan pencalonan Gibran sebelumnya tetap menjadi bagian dari catatan perjalanan politik dan ketatanegaraan nasional.
Perkembangan ini sekaligus menyisakan pertanyaan mengenai sejauh mana mekanisme pengawasan parlemen dapat menuntaskan persoalan yang telah memicu kontroversi di ruang publik.
Redaksi***



