JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Gelombang penindakan internal Polri dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali berlanjut. Kali ini, Irjen Eko Hadi Santoso resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan sebagai anggota Polri.
Keputusan tersebut diambil melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta Selatan, dikutip Selasa (17/11/2026).
Sidang yang berlangsung sekitar sembilan jam itu menyatakan Eko Hadi melakukan pelanggaran kode etik berupa perbuatan tercela. Putusan tersebut diumumkan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.
Dalam keterangannya, Trunoyudo menyampaikan bahwa majelis KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi, yakni sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan pelanggar tercela serta sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
Pelanggaran yang menjadi dasar putusan berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta permufakatan melakukan akses ilegal terhadap sistem monitoring milik Polri.
Akses tersebut diduga dimanfaatkan melalui Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri, ketika Eko menjabat sebagai Kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon.
KELUAR GEDUNG PROPRAM MENGENAKAN BAJU TAHANAN
Usai menjalani persidangan, penampakan Eko Hadi menjadi perhatian. Jenderal polisi bintang dua tersebut terlihat keluar dari Gedung Propam Polri dengan mengenakan baju tahanan berwarna biru.
Ia dikawal ketat personel Brimob bersenjata lengkap, dengan kondisi tangan diborgol, sebelum dimasukkan ke dalam kendaraan taktis.
Peristiwa tersebut menjadi gambaran perkembangan penanganan perkara yang turut menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.
EMPAT JENDERAL TERSERET KASUS PENYADAPAN
Kasus ini sebelumnya berkembang menjadi perkara serius setelah penyidik menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Penyidik menduga praktik penyadapan ilegal tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, aktivis, hingga kalangan pengusaha.
Dugaan aktivitas tersebut disebut berlangsung pada periode 2025–2026 dan diduga dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
Dengan dijatuhkannya sanksi PTDH terhadap Eko Hadi Santoso, penindakan etik terhadap perwira tinggi yang terseret perkara ini kembali memasuki babak baru.
Namun, proses etik dan proses pidana merupakan dua jalur penanganan yang berbeda. Pengusutan perkara pidana tetap menjadi bagian penting untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Redaksi***



