JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Polemik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto semakin meluas. Nama Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, ikut menjadi sorotan setelah muncul berbagai spekulasi di ruang publik yang mengaitkan dirinya dengan perkara tersebut.
Merespons berkembangnya isu itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, akhirnya angkat bicara. Ia meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang sumber maupun kebenarannya belum dapat dipastikan.
Sarmuji menegaskan, informasi yang tidak memiliki dasar konfirmasi dan bukti terverifikasi sebaiknya tidak perlu diperbesar menjadi polemik.
“Sesuatu yang tidak bisa dikonfirmasi, sebenarnya tidak perlu dihiraukan,” ujar Sarmuji di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/11/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa Bahlil bukan pertama kali menjadi sasaran berbagai spekulasi dan tudingan di ruang publik. Karena itu, masyarakat diminta lebih kritis dalam memilah informasi, terutama yang beredar melalui media sosial.
“Dan sebenarnya hal yang seperti itu di-skip saja, karena tidak terkonfirmasi dan kebenarannya tidak bisa diverifikasi,” tegasnya.
BAHLIL DISEBUT SEBAGAI SALAH SATU TARGET PENYADAPAN
Pernyataan Sarmuji tersebut tidak bisa dilepaskan dari pengakuan sebelumnya mengenai dugaan penyadapan terhadap sejumlah pimpinan partai politik.
Pada Kamis (5/11/2026), Sarmuji mengungkapkan bahwa Golkar memperoleh informasi sedikitnya enam hingga tujuh ketua umum partai politik diduga menjadi sasaran penyadapan. Nama Bahlil Lahadalia disebut termasuk di dalamnya.
Namun, informasi mengenai daftar target penyadapan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan. Belum seluruh identitas pihak yang diduga menjadi sasaran diungkap secara resmi oleh penyidik.
KASUS PENYADAPAN MASUK BABAK SERIUS
Sementara itu, penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo terus berkembang.
Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso.
Perkembangan berikutnya pada 5 November 2026, jumlah tersangka bertambah menjadi empat orang setelah penyidik menetapkan Slamet Uliandi sebagai tersangka. Tiga tersangka telah ditahan, sedangkan Slamet belum menjalani penahanan karena kondisi kesehatan pascastroke.
Penyidik juga mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak lain, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi kemasyarakatan, LSM hingga kalangan pengusaha.
Perkembangan ini membuat publik semakin menaruh perhatian terhadap dugaan penyalahgunaan akses dan kewenangan dalam pemantauan komunikasi elektronik.
Kini, pertanyaan penting yang menunggu jawaban bukan hanya siapa saja yang menjadi sasaran penyadapan, tetapi juga bagaimana praktik tersebut dilakukan, siapa yang memberikan perintah, serta apakah terdapat pihak lain yang turut terlibat.
Golkar sendiri meminta perkara tersebut diusut secara tuntas dan transparan.
Publik berhak mengetahui fakta sebenarnya. Namun, setiap tudingan maupun dugaan keterlibatan seseorang harus tetap dibuktikan melalui alat bukti dan proses hukum yang sah, bukan sekadar spekulasi atau informasi yang beredar di media sosial.
Redaksi***



