MK TEGASKAN! PRAJURIT TNI PELAKU PIDANA UMUM SEMESTINYA DIADILI DI PERADILAN UMUM

Monday, 16 November 2026, 03:10 am

JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa tindak pidana umum yang dilakukan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada prinsipnya semestinya diperiksa dan diadili melalui peradilan umum. Penegasan ini menjadi salah satu poin penting dalam putusan MK terkait pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam putusannya pada Kamis (15/10/2026), MK memerintahkan pembentuk undang-undang melakukan revisi terhadap UU Peradilan Militer dalam waktu paling lama dua tahun. Perubahan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai batas kewenangan peradilan militer dan peradilan umum.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan, dasar kewenangan peradilan militer terhadap suatu perkara pidana seharusnya terletak pada kekhususan tindak pidananya, bukan semata-mata karena pelakunya berstatus sebagai prajurit TNI.

Dengan prinsip tersebut, status sebagai anggota militer tidak serta-merta menjadi dasar untuk membawa seluruh perkara pidana yang dilakukan prajurit ke lingkungan peradilan militer.

“Justifikasi yurisdiksi peradilan militer terhadap tindak pidana militer terletak pada kekhususan materi perkaranya, bukan semata-mata pada status pelaku sebagai prajurit,” demikian pokok pertimbangan hukum MK yang dibacakan Enny Nurbaningsih.

BATAS KEWENANGAN PERADILAN HARUS DIPERJELAS

MK menilai revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 harus memuat definisi yang jelas dan tegas mengenai tindak pidana militer serta tindak pidana umum.

Selain itu, pembaruan undang-undang harus mengatur batas yurisdiksi masing-masing lingkungan peradilan, termasuk mekanisme penyelesaian apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai pengadilan yang berwenang menangani suatu perkara.

Persoalan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 127 UU Peradilan Militer yang turut dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para pemohon.

Menurut MK, apabila seorang prajurit melakukan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perkara tersebut pada prinsipnya menjadi kewenangan peradilan umum.

Sementara itu, peradilan militer memiliki dasar yurisdiksi pada kekhususan tindak pidana militer. Meski demikian, MK memahami bahwa dalam keadaan tertentu, perluasan yurisdiksi peradilan militer dapat dirumuskan sebagai pengecualian yang diatur secara khusus dan terbatas.

DPR DAN PEMERINTAH DIBERI WAKTU DUA TAHUN

Melalui putusan tersebut, MK memberikan tenggat waktu paling lama dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU Peradilan Militer.

Revisi ini menjadi momentum penting untuk memperjelas sistem peradilan bagi prajurit TNI, sekaligus memastikan pembagian kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dengan adanya batas kewenangan yang jelas, penentuan forum pengadilan diharapkan tidak semata-mata didasarkan pada status pelaku, melainkan juga pada jenis tindak pidana yang dilakukan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kini, perhatian tertuju kepada DPR dan pemerintah untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut melalui revisi undang-undang sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Redaksi SRN***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *