“Ban Serep” yang Seksi dan Mendadak Jadi Rebutan

Oleh Pepih Nugraha

Sekira tahun 1998 atau seperempat abad lalu, sebagai wartawan politik, Harian Kompas membebaskan jurnalisnya menulis analisa politik kekinian yang pada saat itu diwarnai semangat reformasi. Saya pernah menulis sebuah analisa tentang posisi wakil presiden (wapres) yang sejak Presiden Soeharto berkuasa dianggap sekadar “ban serep” belaka.

Kemudian saya menulis negasi dari “kutukan politik” itu dengan judul kira-kira: “Jabatan Wapres yang Kini Tak Sekadar Ban Serep”. Analisa berpijak sekaligus beranjak dari RUU Politik yang salah satunya membahas mengenai presiden dan wapres.

Bahwa seperempat abad kemudian saya menulis lagi cerita wapres, itu karena saya memandang subjektif bahwa jabatan wapres yang kini dipegang Gibran Rakabuming Raka demikian seksi. Bahkan lebih seksi dari saat RUU Politik itu digodok di parlemen.

Coba simak di mana seksinya…

Peta jalan menuju Pemilihan Presiden alias Pilpres 2029 mulai memancarkan turbulensi politik yang jauh lebih tajam dari perkiraan semula. Kursi wapres yang dalam sejarah ketatanegaraan kerap dipandang sebelah mata hanya sebagai ban serep penanda cadangan kekuasaan, kini bertransformasi menjadi posisi paling seksi sekaligus paling berbahaya di republik ini.

Di pusat pusaran badai itu, nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdiri tegak, memantik kalkulasi tingkat tinggi di kalangan elite partai, faksi koalisi, hingga para pemburu rente kekuasaan.

Mengapa diskursus seputar upaya mendepak atau “menghabisi” Gibran di tengah jalan mendadak mengeras? Itu pertanyaan yang bergelombang dalam pikiran saya.

Jawabannya tidak terletak pada fungsi administratif harian seorang wapres, melainkan pada kalkulasi murni tentang garis suksesi konstitusional dan angka-angka usia biologis. Itu dia!

Dalam UUD 1945, kedudukan wakil presiden bukan sekadar pelengkap penderita. Ia adalah pemegang hak utama estafet kepemimpinan manakala kepala negara berhalangan tetap— baik karena mangkat, mengundurkan diri, atau diberhentikan di tengah masa jabatan.

Di sinilah titik krusial kalkulasi para politikus bermuara. Merujuk pada faktor usia, bilamana pasangan Prabowo Subianto dan Gibran kembali berlanjut dan memenangi kontestasi Pilpres 2029, rentang usia kepemimpinan mendatang akan menempatkan Presiden Prabowo pada usia senja. Faktor usia inilah yang membuat diskursus suksesi darurat menjadi variabel hitungan senyap para elite.

Bagi kubu yang melihat kekuasaan secara pragmatis, keberadaan Gibran di posisi wapres memberikan garansi kontinuitas politik jangka panjang yang terlampau dominan bagi satu poros tertentu.

Potensi suksesi otomatis tanpa melalui kotak suara pemilu inilah yang membuat sebagian kelompok merasa perlu mereduksi atau memotong kompas kekuasaan tersebut sebelum benar-benar berakar terlalu kuat.

“Ban Serep” yang Menjadi Medan Rebutan Kasar

Ketika posisi nomor dua tidak lagi sekadar menjadi ban serep, tetapi sebuah “pintu darurat” menuju singgasana tertinggi, konstelasi langsung berubah radikal.

Perebutan pengaruh tidak lagi dijalankan melalui diskursus kebijakan publik yang elegan, melainkan melalui instrumen-instrumen penekanan politik tingkat tinggi, mulai dari uji tafsir hukum, tekanan isu legalitas masa lalu, hingga dorongan polarisasi koalisi.

Upaya-upaya sistematis untuk melemahkan posisi Gibran di tengah saya baca sebagai manifestasi kepanikan kelompok-kelompok politik yang merasa tertutup ruang geraknya hingga satu dekade ke depan. Jika Gibran dibiarkan memegang posisi strategis ini, rantai suksesi pasca-Prabowo dinilai akan terkunci rapat.

Akibatnya, berbagai cara “kasar”, termasuk wacana pemakzulan dini atau skenario menjegal langkah politik melalui berbagai lubang jarum hukum, mulai dihela ke ruang publik. Ruang politik nasional pun tersandera oleh ketakutan paranoid para elite terhadap suksesi yang tidak bisa mereka kendalikan.

Pertaruhan Stabilitas Nasional

Menghadapi dinamika yang kian terjal ini, pertanyaan saya bukan lagi seberapa kuat Gibran bertahan dari gempuran politik, melainkan seberapa jauh para elite tega mengorbankan stabilitas transisi pemerintahan demi ambisi kekuasaan jangka pendek.

Indonesia hari ini jelas membutuhkan konsentrasi penuh untuk mengurus persoalan struktural ekonomi dan sosial, bukan energi nasional yang habis terkuras oleh intrik perebutan kursi “ban serep” yang diperebutkan dengan cara-cara ekstraparlementer.

Jika para politikus terus memelihara logika “menghabisi di tengah jalan” hanya demi kalkulasi suksesi prematur, maka yang dipertaruhkan bukan cuma nasib seorang Gibran Rakabuming Raka, melainkan kewarasan nalar demokrasi itu sendiri.

Bagaimana kalkulasi partai-partai pendukung pemerintah menyikapi pertarungan urat syaraf ini, apakah mereka akan memilih solid mengawal hingga garis finish atau justru menjadi duri dalam sekam di tengah jalan?

Bagi kelangsungan posisi Gibran, duri itu tidak hanya menyebar di luar koalisi pendukung pemerintah yang disebut oposisi atau penyeimbang, tetapi justru tertancap di dalam koalisi pendukung pemerintah itu sendiri. Duri dalam daging namanya.

Ya, begitulah.

***

Vila d’Jati, 22 September 2026