JAKARTA — Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dalam perkara dugaan pemerasan dan/atau gratifikasi terkait pengurusan perizinan serta dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Penetapan tersangka diumumkan pada Jumat (25/9/2026), setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli, penggeledahan, serta gelar perkara.
Dalam penyidikan tersebut, polisi mengungkap sejumlah rangkaian dugaan penerimaan uang yang dikaitkan dengan pengurusan perizinan maupun kegiatan di Kabupaten Gowa. Salah satunya berkaitan dengan pembukaan gerai Indomaret.
Menurut penyidik, Husniah diduga mengarahkan pihak Indomaret untuk berkoordinasi dengan seseorang berinisial HA, yang disebut sebagai orang kepercayaannya.
Melalui HA, diduga ada permintaan dana yang disebut sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp85 juta untuk setiap pembukaan gerai baru.
Penyidik menyebut pihak Indomaret kemudian menyerahkan dana sebanyak tiga kali dengan total mencapai Rp850 juta.
Sebagian dana tersebut diduga digunakan untuk membayar rumah pribadi Husniah di kawasan Waterfront Makassar dan membeli satu unit kendaraan Toyota HiAce. Sementara aliran dana lainnya masih ditelusuri penyidik.
Tak Hanya Indomaret
Perkara yang menjerat Husniah tidak hanya berkaitan dengan dugaan permintaan dana dari perusahaan ritel.
Kortastipidkor juga mengungkap dugaan permintaan uang dalam pengurusan perizinan pembangunan perumahan.
Dalam salah satu rangkaian perkara, penyidik menduga Husniah meminta satu unit rumah dengan potongan harga 70 persen dari harga awal Rp1,4 miliar. Rumah tersebut dikaitkan dengan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk site plan Sakura 2 di kawasan perumahan Royal Spring.
Rumah itu disebut dibayar Rp420 juta menggunakan nama pihak lain. Penyidik juga menduga transaksi tersebut berkaitan dengan imbalan atas pengadaan enam unit ambulans Dinas Kesehatan Gowa senilai sekitar Rp3,8 miliar pada tahun anggaran 2025.
Selain itu, penyidik mengungkap dugaan permintaan dana dari pengembang lain dalam pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
PT Royal Persada disebut menyerahkan Rp100 juta, sedangkan PT Renjana disebut menyerahkan Rp50 juta melalui perantara.
Polisi juga mendalami dugaan permintaan dana sponsorship sebesar Rp100 juta yang dikaitkan dengan kegiatan Beautiful Malino.
Rangkaian perkara tersebut kini menjadi bagian dari penyidikan dugaan pemerasan dan/atau gratifikasi serta TPPU.
Kortastipidkor masih menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Dengan status Husniah sebagai tersangka, berbagai penerimaan dan penggunaan dana yang diungkap penyidik tersebut masih merupakan dugaan dalam proses penyidikan dan akan diuji melalui tahapan hukum selanjutnya.
Redaksi/ SRN



