JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mendorong pendidikan di seluruh jenjang sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri tanpa biaya pendidikan. Komitmen itu mencakup pendidikan dasar hingga universitas negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JCC), dikutip Jumat (18/9/2026) malam.
Di hadapan kader PAN, Prabowo mengatakan pemerintah akan segera membahas langkah konkret melalui rapat terbatas (ratas).
«“Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo.»
Prabowo menegaskan akses pendidikan tidak semestinya terhambat oleh persoalan biaya. Pemerintah, menurut dia, harus memastikan anak-anak Indonesia memiliki kesempatan menempuh pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri.
Bukan Sekadar Wacana
Komitmen mengenai pendidikan gratis sebelumnya juga telah disampaikan Prabowo. Dalam pidato penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan pada 14 Agustus 2026, Presiden menyampaikan agenda pemerintah untuk memperluas akses pendidikan gratis di sekolah negeri.
Namun, dalam pernyataan terbarunya, Prabowo menyebut secara eksplisit empat jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, SMA hingga universitas negeri.
Persoalan pembiayaan juga menjadi perhatian Presiden. Prabowo mengaitkan kebutuhan anggaran negara dengan upaya mengembalikan uang negara yang hilang akibat korupsi.
«“Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang nyolong, yang dicuri,” ujar Prabowo.»
Pernyataan tersebut sekaligus menempatkan persoalan pembiayaan sebagai salah satu tantangan utama jika pendidikan negeri gratis benar-benar diterapkan secara luas.
Tantangan Ada di Skema Anggaran
Gagasan pendidikan negeri gratis masih harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang lebih rinci. Pemerintah perlu menentukan secara jelas komponen pendidikan apa saja yang akan ditanggung negara dan bagaimana mekanisme pembiayaannya.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani sebelumnya menilai rencana tersebut membutuhkan perhitungan fiskal yang matang. Menurutnya, istilah “gratis” perlu diperjelas karena kebutuhan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan biaya sekolah atau uang kuliah tunggal (UKT).
Ada pula kebutuhan operasional sekolah, sarana dan prasarana, tenaga pendidik hingga berbagai kebutuhan pembelajaran yang tetap membutuhkan pembiayaan.
Karena itu, rencana rapat terbatas yang dijanjikan Prabowo menjadi tahap penting untuk melihat bagaimana komitmen tersebut akan diterjemahkan menjadi kebijakan konkret.
Dari pernyataan politik, pemerintah kini ditunggu menghadirkan desain kebijakan, cakupan pembiayaan, serta skema anggaran yang jelas.
Jika diterapkan, kebijakan pendidikan negeri gratis dari SD hingga universitas akan berdampak langsung terhadap jutaan keluarga dan mengubah pola pembiayaan pendidikan publik di Indonesia.
Redaksi/ SRN



