JAYAPURA — Penembakan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Kampung Muliama, Distrik Muliama, Papua Pegunungan, memasuki babak baru. Kelompok yang menyebut diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Kodap III Ndugama Darakma mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan ketiga korban.
Peristiwa berdarah itu terjadi pada Rabu (9/9/2026) sore, ketika rombongan pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya dalam perjalanan kembali menuju Wamena setelah menjalankan tugas menyalurkan bantuan kepada masyarakat.
Ketiga korban masing-masing Aprida Rapi (49), Alfonsius Albinus Meha (35), dan Wili Mbuik (25). Mereka sebelumnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran bantuan pertanian dan ternak bagi masyarakat.
Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, melalui pernyataannya mengklaim aksi tersebut dilakukan oleh TPNPB Kodap III Ndugama Darakma.
Menurut Sebby, klaim tanggung jawab itu disampaikan setelah pihaknya menerima laporan dari Panglima TPNPB Kodap III Ndugama Darakma, Egianus Kogoya.
TPNPB-OPM juga menuding ketiga korban sebagai anggota atau agen intelijen militer pemerintah Indonesia yang disebut bekerja dengan kedok sebagai ASN di Dinas Pertanian Jayawijaya.
Tudingan tersebut merupakan klaim sepihak TPNPB-OPM dan belum terverifikasi secara independen. Aparat keamanan masih melakukan penyelidikan untuk memastikan pelaku, motif, serta rangkaian kejadian secara utuh.
Sebelumnya, Komandan Kodim 1702/Jayawijaya Letkol Inf. Ilham Datu Ramang mengatakan rombongan korban bersama lima orang lainnya sempat dihadang kelompok bersenjata. Dalam penghadangan tersebut, rombongan disebut dipisahkan berdasarkan latar belakang OAP dan non-OAP.
Kepala Operasi Damai Cartenz juga menyebut penyelidikan sementara mengarah pada dugaan keterlibatan kelompok KKB Ndugama. Namun, aparat masih mendalami untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab atas penembakan tersebut.
Selain mengklaim bertanggung jawab, Sebby Sambom kembali mengeluarkan pernyataan keras terhadap warga pendatang. Ia menyerukan agar warga yang mereka sebut sebagai “imigran Indonesia” meninggalkan sejumlah wilayah yang diklaim sebagai kawasan perang.
Pernyataan tersebut berpotensi semakin memperkeruh situasi keamanan dan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat sipil yang tinggal maupun bekerja di wilayah Papua Pegunungan.
Penembakan tiga pegawai pemerintah ini sekaligus menjadi sorotan serius karena para korban sedang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Mereka berada di lapangan untuk menjalankan program pemerintah sebelum perjalanan tersebut berujung pada serangan bersenjata.
Kini, aparat masih memburu titik terang di balik penembakan tersebut. Selain memastikan identitas pelaku, penyelidikan juga penting untuk mengungkap motif dan memastikan kebenaran berbagai klaim yang muncul setelah tragedi itu.
Bagi keluarga korban, satu hal yang menjadi perhatian utama adalah kepastian hukum atas kematian tiga aparatur pemerintah yang gugur ketika menjalankan tugas negara di tengah masyarakat.
Redaksi/ SRN
