Proyek MEP Mission Center GMIM Rp23,2 Miliar Disorot, Polda Sulut Periksa Pejabat dan Mantan Pejabat Pemprov

Wednesday, 16 September 2026, 03:48 am

MANADO — Nilai proyeknya mencapai Rp23,2 miliar, tetapi kini masuk dalam sorotan Tipikor Polda Sulut. Proyek Mechanical, Electrical, Plumbing (MEP) Gedung Mission Center GMIM tengah didalami penyidik, dengan sedikitnya sembilan pejabat dan mantan pejabat Pemprov Sulut diperiksa pada dikutip Rabu (9/9/2026).

Informasi yang diperoleh dari sumber di lingkungan Polda Sulut menyebutkan, para pejabat tersebut dimintai keterangan terkait proyek yang kini menjadi perhatian aparat penegak hukum.

Mereka di antaranya CD, DP, JS, EK, dan FK. Salah satu yang diperiksa, DP, merupakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemprov Sulut. Sejumlah pejabat dan mantan pejabat lainnya juga disebut turut menjalani pemeriksaan.

Pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat ini menjadi perkembangan penting dalam penanganan perkara. Penyidik dapat mendalami berbagai tahapan proyek, mulai dari perencanaan, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran hingga pertanggungjawaban anggaran.

Keterangan para pejabat diharapkan dapat membantu penyidik mengurai proses pelaksanaan proyek sekaligus memetakan kewenangan masing-masing pihak dalam setiap tahapan.

Dengan nilai anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah, publik kini menanti kejelasan mengenai pelaksanaan proyek tersebut, termasuk apakah terdapat persoalan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Namun demikian, pemeriksaan tidak serta-merta berarti seseorang terlibat tindak pidana. Hingga kini, belum ada informasi bahwa para pejabat dan mantan pejabat yang diperiksa telah ditetapkan sebagai tersangka.

Perhatian selanjutnya tertuju pada hasil penyidikan, termasuk audit serta kepastian ada atau tidaknya kerugian negara dalam proyek tersebut.

Pertanyaan besarnya kini: apa yang sebenarnya terjadi dalam proyek MEP Mission Center GMIM senilai Rp23,2 miliar, apakah ditemukan penyimpangan, dan siapa yang harus bertanggung jawab jika unsur pidana nantinya terbukti?

Setiap rupiah anggaran publik wajib dipertanggungjawabkan. Jika ditemukan pelanggaran, proses hukum harus berjalan transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu.

Redaksi/ SRN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *