Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo secara terbuka membongkar adanya tawaran jabatan Menteri Kepolisian yang diarahkan kepadanya.
Tawaran itu mencuat di tengah menguatnya wacana penempatan Polri di bawah struktur kementerian—sebuah gagasan yang langsung ditolak mentah-mentah oleh orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut.
Pernyataan mengejutkan itu disampaikan Jenderal Sigit saat Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Di hadapan para anggota dewan, Kapolri mengungkap bahwa pembicaraan soal restrukturisasi Polri bukan lagi sekadar isu, melainkan sudah menyasar dirinya secara pribadi melalui pesan WhatsApp.
Namun respons Kapolri tidak menyisakan ruang tawar-menawar.
“Saya menolak polisi berada di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang ditawari menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik jadi petani,” tegas Sigit, kalimat yang langsung mencuri perhatian ruang rapat.
Pernyataan keras tersebut menjadi tamparan terhadap wacana politik yang dinilai berpotensi menggerus independensi Polri.
Bagi Kapolri, penempatan institusi kepolisian di bawah kementerian bukan hanya soal struktur, tetapi menyangkut marwah, kemandirian, dan efektivitas penegakan hukum.
Sikap tegas Jenderal Sigit sekaligus menegaskan garis merah: Polri tidak boleh ditarik ke dalam kepentingan politik kekuasaan. Penolakan ini juga menjadi sinyal perlawanan terhadap segala bentuk upaya yang dinilai ingin melemahkan posisi strategis kepolisian sebagai alat negara yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.
Di tengah derasnya manuver politik dan tarik-menarik kepentingan, pernyataan Kapolri ini membuka babak baru perdebatan soal masa depan kelembagaan Polri di Indonesia.
(**)
