Gubernur Malut Akui Kas Daerah Tak Kuat Bayar PPPK hingga Akhir Tahun

Di tengah dorongan besar-besaran pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), satu per satu pemerintah daerah mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan fiskal. Yang terbaru datang dari Maluku Utara.

Di hadapan Komisi II DPR RI, Gubernur Maluku Utara, , mengakui pemerintah provinsinya tidak lagi memiliki arus kas yang memadai untuk membayar gaji PPPK hingga akhir 2026.

“Kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai akhir tahun,” kata Sherly dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PAN-RB di kompleks parlemen, Senayan, Senin, 8 Juni 2026.

Pernyataan itu bukan sekadar keluhan administratif. Ia memperlihatkan retakan yang mulai muncul dalam skema pembiayaan aparatur negara di daerah.

Selama dua tahun terakhir, pemerintah pusat mendorong percepatan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK. Kebijakan itu dipromosikan sebagai jalan keluar atas problem status dan kesejahteraan pegawai non-ASN. Namun di banyak daerah, konsekuensi fiskalnya mulai terasa.

Belanja pegawai melonjak, sementara kapasitas pendapatan daerah berjalan di tempat. Ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) membuat banyak pemerintah daerah nyaris tak memiliki ruang bernapas ketika transfer pusat tersendat atau kebutuhan rutin meningkat.

“Apakah masalah daerah selesai? Belum,” ujar Sherly.

Pernyataan itu sekaligus mematahkan asumsi bahwa pengangkatan PPPK otomatis menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Di sejumlah daerah, masalahnya justru bergeser: dari ketidakjelasan status menjadi ancaman gagal bayar.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara meminta pemerintah pusat menyiapkan skema pendanaan khusus bagi daerah yang mengalami tekanan likuiditas. Opsi yang dibahas antara lain dukungan fiskal tambahan, evaluasi formasi PPPK baru, hingga relaksasi penggunaan anggaran daerah.

Komisi II DPR RI menyatakan akan memanggil kementerian terkait untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut.

Namun pengakuan Sherly membuka pertanyaan yang lebih besar: jika satu gubernur mulai terang-terangan mengaku kesulitan membayar gaji pegawai, berapa banyak daerah lain yang sebenarnya menghadapi masalah serupa tetapi belum bersuara?