Heboh! Silmy Karim Menyerah ke KPK, Wamen Imipas Kini Berstatus Tersangka

SUARA RAKYAT NEWS — Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat kini menjalar ke level tertinggi pemerintahan. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, resmi diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Rabu malam, 3 Juni 2026.

Silmy datang ke Gedung Merah Putih KPK setelah namanya disebut dalam pengembangan perkara dugaan suap dan pungutan liar pengurusan izin tinggal warga negara asing. Ia langsung menjalani pemeriksaan intensif selama berjam-jam sebelum akhirnya diumumkan sebagai tersangka.

Kasus ini bermula dari OTT KPK yang membongkar dugaan praktik “jalur cepat” pengurusan KITAS dan KITAP di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Dalam operasi tersebut, penyidik menangkap Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah bersama sejumlah pegawai dan perantara.

Penyidik menduga praktik suap berlangsung sistematis. Warga negara asing yang ingin mempercepat pengurusan dokumen atau meloloskan persyaratan tertentu disebut harus membayar sejumlah uang melalui jaringan perantara.

KPK kini mendalami dugaan aliran dana ke tingkat pimpinan kementerian. Penetapan Silmy Karim sebagai tersangka menjadi titik paling serius dalam perkara ini karena untuk pertama kalinya kasus korupsi pelayanan imigrasi menyeret pejabat aktif setingkat wakil menteri.

“Ini bukan lagi perkara oknum loket pelayanan. Penyidik sudah masuk ke struktur pengambil kebijakan,” ujar sumber penegak hukum yang mengetahui proses penyidikan.

Sejumlah aktivis antikorupsi menilai perkara ini berpotensi membuka praktik lama di sektor keimigrasian yang selama bertahun-tahun disebut rawan permainan izin tinggal dan perlindungan terhadap jaringan tertentu.

Hingga Kamis dini hari, KPK masih mendalami pola komunikasi, aliran dana, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kasus ini menjadi pukulan serius bagi upaya reformasi birokrasi di sektor pelayanan publik. Publik kini menunggu: apakah perkara ini berhenti pada level wakil menteri, atau justru membuka skandal yang lebih besar di tubuh imigrasi nasional.