173 Dapur MBG Sulut: Harapan Rakyat di Tengah Skandal BGN

MANADO — Di tengah badai dugaan korupsi yang mengguncang Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (YSK) memilih tetap tenang. Saat publik menyoroti restrukturisasi besar di tubuh lembaga pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG), YSK justru menekankan bahwa dapur-dapur di daerah masih bekerja setiap hari untuk masyarakat.

Bagi YSK, pergantian pejabat di BGN bukan alasan program berhenti. Ia menyebut restrukturisasi sebagai bagian dari pembenahan agar program nasional tetap berjalan dan semakin dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

“Restrukturisasi adalah hal yang lumrah dalam organisasi. Yang penting program tetap berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujar YSK, Kamis (4/6/2026).

173 Dapur yang Menjadi Tumpuan

Di tengah gejolak di tingkat pusat, Sulawesi Utara justru berusaha menjaga ritme program tetap berjalan. Salah satu penopangnya adalah jaringan dapur MBG yang kini tersebar di berbagai daerah.

Dari total 202 dapur MBG yang disiapkan di Sulawesi Utara, sebanyak 173 telah beroperasi aktif. Dapur-dapur itu bukan hanya menyiapkan makanan bergizi, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi ribuan warga.

Setiap dapur rata-rata mempekerjakan sekitar 50 tenaga kerja lokal. Jika dihitung, sedikitnya 8.650 warga menggantungkan pekerjaan mereka pada program tersebut — mulai dari juru masak, petugas distribusi, pengelola logistik, hingga pekerja kebersihan.

Karena itu, bagi banyak warga, keberlangsungan MBG bukan lagi sekadar soal program pemerintah, tetapi juga menyangkut penghasilan sehari-hari.

Di balik aktivitas dapur itu, rantai ekonomi lokal ikut bergerak. Petani sayur, peternak ayam, nelayan, hingga pelaku UMKM menjadi bagian dari pasokan bahan pangan harian program MBG.

“Sekitar 400 ribu warga Sulawesi Utara sudah merasakan dampak program ini,” kata YSK.

Ia menilai MBG ikut berkontribusi terhadap penurunan stunting dan pengurangan kemiskinan di Sulawesi Utara.

Antara Harapan dan Kekhawatiran

Meski dapur tetap menyala, tantangan besar membayangi. Pengamat kebijakan publik mengingatkan bahwa program yang sangat bergantung pada tata kelola pusat rentan terdampak ketika terjadi krisis integritas di level nasional.

Ketika institusi pusat terguncang oleh kasus hukum, daerah sering kali ikut menanggung ketidakpastian — mulai dari distribusi anggaran, perubahan kebijakan, hingga stabilitas operasional di lapangan.

Karena itu, YSK menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program tetap berjalan tanpa mengorbankan masyarakat penerima manfaat.

Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan restrukturisasi di tubuh BGN merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola program.

Ujian Sesungguhnya Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis sejak awal dirancang sebagai salah satu program strategis nasional untuk menjawab persoalan gizi dan kemiskinan. Namun dalam perjalanannya, program ini menghadapi ujian besar: menjaga integritas di tengah besarnya anggaran dan kepentingan yang mengelilinginya.

Di Sulawesi Utara, dapur-dapur MBG masih terus menyala. Makanan bergizi masih tersaji di meja anak-anak sekolah dan masyarakat penerima manfaat. Namun publik kini berharap lebih dari sekadar keberlanjutan program.

Masyarakat ingin memastikan bahwa anggaran besar atas nama rakyat benar-benar kembali kepada rakyat — bukan hilang di tengah permainan kekuasaan.

Sebab bagi banyak keluarga, MBG bukan sekadar proyek negara. Program itu telah menjadi harapan tentang hadirnya negara di meja makan mereka.