DPR Ingatkan Ombudsman Usai Sidak Lapas Cibinong: “Jaga Diri, Jangan Kena Santet”

Tuesday, 17 November 2026, 03:10 am

JAKARTA — Langkah Ombudsman RI membongkar temuan dalam inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendapat perhatian serius dari DPR RI.

Dalam rapat bersama Ombudsman, dikutip Selasa (29/9/2026), anggota Komisi II DPR RI Zulkifli Anwar mengapresiasi langkah pengawasan tersebut. Namun, ia sekaligus mengingatkan Ombudsman agar berhati-hati karena tidak semua pihak disebut menerima hasil pengawasan itu.

“Banyak yang mendukung tapi banyak pula yang tidak menerima atau tidak puas,” kata Zulkifli.

Ia meminta jajaran Ombudsman menjaga diri setelah melakukan pengawasan yang menyoroti kondisi di Lapas Cibinong. Zulkifli bahkan melontarkan peringatan mengenai kemungkinan adanya ancaman terhadap anggota Ombudsman.

“Jaga diri kalian masing-masing. Jangan kalian kena santet,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Peringatan serupa disampaikan anggota Komisi II DPR lainnya, Fauzan Khalid. Ia menyebut Ombudsman berpotensi menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat hasil pengawasan.

Menurut Fauzan, bentuk risiko yang mungkin muncul antara lain teror maupun tawaran tertentu yang berpotensi mengganggu independensi lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.

Sebelumnya, sidak Ombudsman di Lapas Cibinong pada 23 September 2026 menjadi sorotan setelah ditemukan fasilitas hunian yang disebut menyerupai apartemen serta sejumlah fasilitas lainnya.

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lima pejabat struktural Lapas Cibinong dinonaktifkan untuk kepentingan pemeriksaan internal, yakni Kalapas, Kepala Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum.

Kasus Cibinong kini tidak hanya menjadi persoalan internal pemasyarakatan. DPR menilai temuan tersebut perlu menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan dan pembenahan tata kelola lembaga pemasyarakatan.

Di tengah proses pemeriksaan, Ombudsman juga menyatakan siap memberikan informasi dan hasil pengawasan kepada DPR sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pelayanan publik dan pemasyarakatan.

Redaksi/ SRN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *