Tak Bisa Asal Mengadu, KUHP Baru Jerat Pelapor Palsu hingga 1 Tahun 4 Bulan Penjara

KUHP Baru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara tegas mengatur sanksi terhadap perbuatan laporan atau pengaduan palsu. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 361, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maupun denda.Dalam pasal tersebut ditegaskan, setiap orang yang dengan sengaja memberitahukan atau mengadukan telah terjadi suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa perbuatan itu…

KPK Perbarui Aturan Gratifikasi, Batas Hadiah Pernikahan Pejabat Naik Jadi Rp1,5 Juta

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menerbitkan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 yang mengubah sejumlah ketentuan terkait pengelolaan gratifikasi. KPK Perbarui Aturan Gratifikasi. Salah satu poin penting dalam aturan baru ini adalah penyesuaian nilai gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, termasuk kenaikan batas maksimal hadiah pernikahan bagi penyelenggara negara. KPK Perbarui Aturan Gratifikasi ini…

RUU Masyarakat Hukum Adat, Payung Hukum Pengakuan dan Perlindungan Ruang Hidup

RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi harapan besar bagi komunitas adat di berbagai daerah yang selama ini konsisten menjaga tanah, hutan, dan ruang hidupnya melalui kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. DPR RI menegaskan pentingnya kehadiran negara melalui payung hukum yang jelas dan berkeadilan, guna memberikan pengakuan serta perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Regulasi ini juga…

Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Terbengkalai, Tak Dihuni Meski Dibangun dari Uang Rakyat

Minahasa Utara – Rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, yang berlokasi di Kecamatan Airmadidi, hingga kini terpantau tidak digunakan sebagaimana mestinya. Bangunan yang dibangun menggunakan anggaran negara tersebut justru terlihat kosong dan tidak ditempati.Berdasarkan pantauan media Suara Rakyat News di lapangan, kondisi rumah dinas tampak tidak terawat dan terkesan…

Registrasi Nomor Seluler, Langkah Penting Lindungi Data Pengguna

Registrasi nomor seluler bukan sekadar proses administratif, melainkan langkah perlindungan berkelanjutan untuk menjaga keamanan data identitas pelanggan. Melalui mekanisme ini, data pengguna dilindungi dengan sistem pencegahan penipuan (fraud prevention), penerapan standar keamanan internasional ISO 27001, serta teknologi biometrik yang telah diakui secara global. Sebagai upaya mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi, pemerintah mewajibkan kartu perdana dijual dalam…

Registrasi Nomor Seluler, Langkah Penting Lindungi Data Pengguna

Registrasi nomor seluler bukan sekadar proses administratif, melainkan langkah perlindungan berkelanjutan untuk menjaga keamanan data identitas pelanggan. Melalui mekanisme ini, data pengguna dilindungi dengan sistem pencegahan penipuan (fraud prevention), penerapan standar keamanan internasional ISO 27001, serta teknologi biometrik yang telah diakui secara global. Sebagai upaya mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi, pemerintah mewajibkan kartu perdana dijual dalam…

Menko Polkam Ingatkan Ancaman Siber, Minta Kewaspadaan Ditingkatkan

Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menekankan pentingnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menjaga keamanan ruang siber nasional yang dinilai masih rentan terhadap berbagai ancaman.Hal itu disampaikan saat memimpin Rapat Internal Staf di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (26/1/2026). Menko Polkam meminta seluruh unit kerja untuk disiplin…

BPK RI Peringatkan Modus Penipuan Undangan Seminar dan Bimtek Berkedok BPK

Jakarta — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengingatkan adanya upaya penipuan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan undangan kegiatan seminar, kursus, workshop, hingga bimbingan teknis (bimtek) yang mengatasnamakan BPK atau seolah-olah bekerja sama dengan BPK RI.Melalui imbauan resminya, BPK meminta seluruh pegawai dan mitra kerja yang kerap disebut sebagai BPKawan…

Dugaan Pungli Dana Desa, Tiga Jaksa Diperiksa Kejagung: Tamparan Keras bagi Korps Adhyaksa

Dugaan pemungutan uang dana desa menyeret nama aparat penegak hukum sendiri. Tiga jaksa Kejaksaan Negeri Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara, ditarik ke Kejaksaan Agung untuk diperiksa, menyusul laporan masyarakat yang mempersoalkan praktik permintaan uang kepada para kepala desa. Langkah penarikan ke tingkat pusat dinilai sebagai sinyal serius bahwa persoalan ini tidak dipandang ringan. Kepala Kejaksaan…

Isu Polri di Bawah Kementerian Memanas, Kapolri Sigit Tegas: “Saya Lebih Pilih Jadi Petani”

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo secara terbuka membongkar adanya tawaran jabatan Menteri Kepolisian yang diarahkan kepadanya. Tawaran itu mencuat di tengah menguatnya wacana penempatan Polri di bawah struktur kementerian—sebuah gagasan yang langsung ditolak mentah-mentah oleh orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut. Pernyataan mengejutkan itu disampaikan Jenderal Sigit saat Rapat Kerja bersama Komisi III…