Kapolri Rombak Jajaran, Sejumlah Jenderal Polri Resmi Duduki Posisi Strategis

Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., resmi melantik sejumlah perwira tinggi Polri untuk menempati jabatan strategis baru, Jumat (30/1). Dalam pelantikan tersebut, Irjen Pol. Dr. Achmad Kartiko, S.I.K., M.H., dipercaya menjabat sebagai Kalemdiklat Polri. Sementara itu, posisi Kadiv Humas Polri kini diemban oleh Irjen Pol. Johnny Edison Isir, S.I.K., M.T.C.P.Kapolri juga melantik Irjen…

Jalan Raya Sukur–Likupang Rusak Parah, Warga Desa Dimembe Keluhkan Sering Terjadi Kecelakaan

Kondisi jalan rusak dan berlubang di Jalan Raya Sukur–Likupang, tepatnya di Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, hingga kini belum mendapat perbaikan. Kerusakan tersebut telah berlangsung cukup lama dan kerap membahayakan pengguna jalan. Warga setempat menyebutkan, kondisi jalan semakin berisiko terutama saat musim hujan karena lubang jalan tertutup genangan air. Akibatnya, pengendara—khususnya…

Prabowo Panggil Menteri PKP, Percepatan 141 Ribu Rumah Subsidi Dibahas di Hambalang

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kamis sore (29/1/2026). Pertemuan tersebut membahas langkah strategis percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan, Presiden menerima laporan perkembangan sejumlah proyek perumahan bersubsidi. Salah satunya, proses land clearing lahan seluas 30…

PPATK Bongkar Skandal Omzet Gelap Rp12,49 Triliun di Sektor Tekstil

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap dugaan penyembunyian omzet hingga Rp12,49 triliun di sektor perdagangan tekstil. Modus yang digunakan yakni menampung transaksi penjualan ilegal melalui rekening pribadi dan karyawan. Meski tidak mengungkap pihak terkait, PPATK menyebut kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak berhasil mengamankan penerimaan negara sebesar Rp18,64 triliun sepanjang 2020 hingga Oktober…

Tak Bisa Asal Mengadu, KUHP Baru Jerat Pelapor Palsu hingga 1 Tahun 4 Bulan Penjara

KUHP Baru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara tegas mengatur sanksi terhadap perbuatan laporan atau pengaduan palsu. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 361, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maupun denda.Dalam pasal tersebut ditegaskan, setiap orang yang dengan sengaja memberitahukan atau mengadukan telah terjadi suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa perbuatan itu…

KPK Perbarui Aturan Gratifikasi, Batas Hadiah Pernikahan Pejabat Naik Jadi Rp1,5 Juta

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menerbitkan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 yang mengubah sejumlah ketentuan terkait pengelolaan gratifikasi. KPK Perbarui Aturan Gratifikasi. Salah satu poin penting dalam aturan baru ini adalah penyesuaian nilai gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, termasuk kenaikan batas maksimal hadiah pernikahan bagi penyelenggara negara. KPK Perbarui Aturan Gratifikasi ini…

RUU Masyarakat Hukum Adat, Payung Hukum Pengakuan dan Perlindungan Ruang Hidup

RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi harapan besar bagi komunitas adat di berbagai daerah yang selama ini konsisten menjaga tanah, hutan, dan ruang hidupnya melalui kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. DPR RI menegaskan pentingnya kehadiran negara melalui payung hukum yang jelas dan berkeadilan, guna memberikan pengakuan serta perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Regulasi ini juga…

Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Terbengkalai, Tak Dihuni Meski Dibangun dari Uang Rakyat

Minahasa Utara – Rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, yang berlokasi di Kecamatan Airmadidi, hingga kini terpantau tidak digunakan sebagaimana mestinya. Bangunan yang dibangun menggunakan anggaran negara tersebut justru terlihat kosong dan tidak ditempati.Berdasarkan pantauan media Suara Rakyat News di lapangan, kondisi rumah dinas tampak tidak terawat dan terkesan…

Registrasi Nomor Seluler, Langkah Penting Lindungi Data Pengguna

Registrasi nomor seluler bukan sekadar proses administratif, melainkan langkah perlindungan berkelanjutan untuk menjaga keamanan data identitas pelanggan. Melalui mekanisme ini, data pengguna dilindungi dengan sistem pencegahan penipuan (fraud prevention), penerapan standar keamanan internasional ISO 27001, serta teknologi biometrik yang telah diakui secara global. Sebagai upaya mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi, pemerintah mewajibkan kartu perdana dijual dalam…

Registrasi Nomor Seluler, Langkah Penting Lindungi Data Pengguna

Registrasi nomor seluler bukan sekadar proses administratif, melainkan langkah perlindungan berkelanjutan untuk menjaga keamanan data identitas pelanggan. Melalui mekanisme ini, data pengguna dilindungi dengan sistem pencegahan penipuan (fraud prevention), penerapan standar keamanan internasional ISO 27001, serta teknologi biometrik yang telah diakui secara global. Sebagai upaya mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi, pemerintah mewajibkan kartu perdana dijual dalam…