Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan alokasi besar anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) langsung disalurkan ke daerah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tanpa melalui pemerintah daerah.
Kepala BGN, Dadan, menyampaikan bahwa setiap SPPG atau dapur MBG menerima alokasi sebesar Rp 500 juta untuk periode 12 hari operasional.
“BGN hadir menghadirkan pola baru, di mana 93 persen dana BGN disalurkan langsung ke SPPG-SPPG. Jadi, kalau ada dana Rp 268 triliun, kurang lebih Rp 240 triliun uang beredar dari Sabang sampai Merauke, dan per 12 hari setiap SPPG menerima Rp 500 juta,” ujar Dadan dalam siaran pers tertulis BGN, Jumat (27/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Sosialisasi Regulasi Kepegawaian di lingkungan BGN di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Saat ini, BGN telah memiliki 24.122 SPPG atau dapur MBG yang tersebar di seluruh Indonesia. Total anggaran MBG tahun 2026 mencapai Rp 268 triliun, dengan sebagian besar dana langsung mengalir ke dapur-dapur MBG sebagai pelaksana teknis di lapangan.
“Saya kira ini adalah model baru, tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah (pemda),” tegas Dadan.
Perputaran Dana dan Dampak ke Sektor Lokal
BGN mencatat, hingga saat ini uang yang telah beredar melalui program MBG mencapai kurang lebih Rp 36 triliun. Jumlah tersebut disebut menjadi stimulus signifikan bagi perekonomian daerah.
Dalam skema MBG, produk-produk lokal dijamin penyerapannya oleh BGN. Kebijakan ini memberikan kepastian pasar bagi petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha pangan di berbagai wilayah.
Dadan menekankan, perputaran uang dalam jumlah besar di awal tahun seperti ini merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skema belanja negara.
MBG pun diklaim tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal melalui distribusi anggaran yang langsung menyentuh dapur produksi di daerah.
(TR**)
