KADIS LH JATIM NURKHOLIS JADI TERSANGKA PUNGLI IZIN TAMBANG! DIDUGA PERINTAHKAN BAWAHAN MINTA UANG KE PEMOHON

Tuesday, 17 November 2026, 04:24 am

SURABAYA, SUARA RAKYAT NEWS – Praktik dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur menyeret mantan kepala dinasnya sendiri.

Mantan Kadis ESDM Jatim, Nurkholis, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pungli perizinan. Ia diduga bukan sekadar mengetahui praktik tersebut, melainkan turut mengarahkan bawahannya untuk meminta uang kepada para pemohon izin di luar ketentuan resmi.

Fakta yang terungkap dalam penyidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur semakin memperkuat sorotan terhadap perkara ini. Dari praktik pungutan ilegal tersebut, Nurkholis diduga menerima dan menikmati uang hingga Rp687,5 juta.

Penyidik mengungkap, dugaan pungli berlangsung ketika Nurkholis menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Jatim, periode Januari hingga 31 Agustus 2024. Ironisnya, para pemohon izin yang telah melengkapi persyaratan administrasi diduga tetap dimintai sejumlah uang agar proses perizinan dapat berjalan.

Dalam konstruksi perkara, Nurkholis diduga memerintahkan dua pejabat bawahannya, yakni mantan Kepala Bidang Pertambangan Oni Setiawan (OS) dan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Ertika Dinawati (ED), untuk meminta uang kepada para pemohon izin.

Modus yang diduga digunakan adalah mempersulit atau menghambat proses penerbitan izin dengan berbagai alasan, meskipun dokumen persyaratan pemohon telah dinyatakan lengkap. Situasi tersebut diduga dimanfaatkan untuk meminta pembayaran di luar mekanisme resmi.

TOTAL PUNGLI TEMBUS Rp1,238 MILIAR

Berdasarkan hasil penyidikan, praktik pungutan ilegal tersebut diduga terjadi pada dua bidang pelayanan perizinan.

Di bidang pertambangan, uang yang dikumpulkan dari tujuh pemohon izin mencapai Rp1,105 miliar. Sementara di bidang geologi dan air tanah, pungutan terhadap 28 pemohon izin selama periode Maret hingga September 2024 mencapai Rp133,5 juta.

Jika diakumulasikan, total pungutan yang terungkap mencapai Rp1.238.500.000 atau sekitar Rp1,23 miliar.

Dari jumlah tersebut, Nurkholis diduga menikmati Rp687,5 juta. Rinciannya, Rp552,5 juta dari bidang pertambangan dan Rp135 juta dari bidang geologi dan air tanah.

Angka ini menjadi salah satu fakta penting dalam pengungkapan perkara yang kini ditangani penyidik Kejati Jawa Timur.

UANG TUNAI Rp615 JUTA DAN EMAS 50 GRAM DIAMANKAN

Dalam penyidikan, aparat kejaksaan turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp615 juta dan lima keping emas batangan dengan total berat 50 gram.

Uang tersebut merupakan bagian dari dana yang telah diserahkan kepada penyidik. Meski demikian, pengembalian sebagian uang tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana yang sedang diproses.

Aspidsus Kejati Jawa Timur, I Gede Punia Atmaja, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Nurkholis diduga memberikan perintah kepada bawahannya untuk melakukan pungutan terhadap para pemohon izin.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Nurkholis langsung menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung 16 November hingga 5 Desember 2026, di Cabang Rutan Kejati Jawa Timur.

Saat ini, Nurkholis diketahui menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur.

LIMA ORANG TERSERET DALAM PERKARA INI

Penetapan Nurkholis menambah daftar tersangka dalam perkara dugaan korupsi pungli perizinan tersebut menjadi lima orang.

Sebelumnya, Kejati Jatim telah menetapkan Aris Mukiyono (AM), Hermawan (H), Ertika Dinawati (ED), dan Oni Setiawan (OS) sebagai tersangka. Oni Setiawan diketahui telah meninggal dunia ketika proses penahanan berlangsung.

Terbongkarnya perkara ini kembali mengingatkan bahwa kewenangan pejabat publik dalam menerbitkan perizinan bukanlah ruang untuk mencari keuntungan pribadi.

Pelayanan publik semestinya memberikan kepastian dan kemudahan kepada masyarakat maupun pelaku usaha, bukan justru menjadi celah untuk melakukan pungutan ilegal.

Kini, publik menanti keseriusan aparat penegak hukum untuk menuntaskan perkara ini, menelusuri seluruh aliran dana, serta mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati hasil pungutan tersebut.

Redaksi***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *