HOTMAN PARIS BONGKAR KEJANGGALAN PUTUSAN MA! DINILAI LANGGAR HUKUM ACARA, TAK BERWENANG TAPI MALAH MENILAI ALAT BUKTI

Tuesday, 17 November 2026, 01:21 am

JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea melontarkan kritik keras terhadap penerapan hukum acara dalam putusan Mahkamah Agung (MA). Ia menilai terdapat persoalan serius ketika pengadilan yang tidak memiliki kewenangan absolut justru masuk terlalu jauh dengan memberikan penilaian terhadap pokok perkara dan alat bukti.

Kritik tersebut disampaikan Hotman melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Senin (16/11/2026).

Dalam penjelasannya, Hotman menegaskan bahwa kewenangan absolut merupakan persoalan mendasar yang harus dipastikan terlebih dahulu sebelum pengadilan memeriksa substansi suatu perkara.

Menurutnya, apabila pengadilan menyatakan tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili suatu perkara, pemeriksaan seharusnya berhenti pada persoalan kewenangan tersebut.

Artinya, pengadilan tidak semestinya melangkah lebih jauh dengan menilai pokok perkara, termasuk keabsahan dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, maupun kekuatan alat bukti lainnya.

Hotman menjelaskan, terdapat dua alasan berbeda yang dapat menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

Pertama, karena pengadilan tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara. Kedua, karena gugatan dinilai kabur atau tidak jelas (obscuur libel).

Ia menekankan, kedua alasan tersebut tidak boleh dicampuradukkan karena memiliki konsekuensi berbeda dalam proses pemeriksaan perkara.

Jika persoalannya menyangkut kewenangan absolut, pengadilan tidak boleh sekaligus mengambil kesimpulan terhadap substansi perkara yang belum menjadi kewenangannya untuk diperiksa.

Untuk memperjelas argumentasinya, Hotman memberikan ilustrasi perkara perceraian. Apabila suatu pengadilan tidak memiliki kewenangan mengadili perkara perceraian, pengadilan tersebut tidak seharusnya ikut menilai keabsahan surat nikah yang diajukan sebagai alat bukti.

Menurut Hotman, penilaian terhadap alat bukti merupakan bagian dari pemeriksaan pokok perkara yang semestinya dilakukan oleh pengadilan yang memang memiliki kewenangan untuk mengadilinya.

SOROT KEPUTUSAN MA

Hotman secara khusus mempersoalkan putusan Mahkamah Agung yang menurut penilaiannya telah melampaui batas penerapan hukum acara.

Ia menilai menjadi persoalan serius apabila suatu perkara dinyatakan berada di luar kewenangan absolut pengadilan, tetapi dalam pertimbangan putusannya justru terdapat penilaian terhadap pokok perkara.

“Jadi lagi salah total putusan Mahkamah Agung yang membuat putusan atas pokok perkara, padahal secara absolut tidak berwenang,” ujar Hotman.

Lebih lanjut, Hotman menjelaskan bahwa situasinya berbeda apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur.

Dalam kondisi gugatan kabur, pemeriksaan perkara dan proses pembuktian dapat saja telah berlangsung di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding. Karena itu, menurutnya, Mahkamah Agung masih dapat mempertimbangkan dan mengadili sendiri apabila menemukan persoalan hukum dalam penerapan alasan gugatan tidak dapat diterima tersebut.

Namun, prinsip tersebut tidak bisa serta-merta diterapkan pada perkara yang sejak awal terbentur persoalan kewenangan absolut.

Hotman menegaskan, apabila belum pernah dilakukan pemeriksaan saksi, ahli, maupun alat bukti secara semestinya di pengadilan yang berwenang, Mahkamah Agung tidak seharusnya langsung mengambil kesimpulan mengenai keabsahan bukti ataupun menentukan pihak yang harus dimenangkan.

Dalam pandangannya, langkah yang semestinya ditempuh adalah membatalkan putusan sebelumnya dan memastikan perkara diperiksa oleh pengadilan yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan hukum.

Sorotan Hotman ini kembali membuka ruang perdebatan mengenai batas kewenangan lembaga peradilan, konsistensi penerapan hukum acara, serta pentingnya menjaga proses pembuktian agar berjalan sesuai mekanisme hukum.

Sebab, kewenangan mengadili bukan sekadar persoalan administratif dalam persidangan, melainkan menjadi fondasi bagi sahnya proses pemeriksaan dan lahirnya sebuah putusan pengadilan.

Redaksi***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *