UU Kementerian Negara Digugat ke MK, Pemohon Minta Jumlah Menteri Dibatasi Maksimal 34 Orang

Tuesday, 17 November 2026, 01:20 am

JAKARTA, SUARA RAKYAT NEWS – Besarnya jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini berhadapan dengan gugatan konstitusional di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dua warga negara Indonesia, Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama, menggugat ketentuan dalam Undang-Undang Kementerian Negara yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan jumlah kementerian tanpa batas maksimal secara tegas.

Gugatan tersebut menyasar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Melalui permohonan itu, keduanya meminta MK menetapkan batas maksimal jumlah kementerian sebanyak 34. Mereka menilai pembatasan tersebut diperlukan agar pembentukan struktur kabinet tetap berada dalam koridor efisiensi dan tidak berpotensi memperbesar beban keuangan negara.

Perkara ini tercatat di MK dengan Nomor 429/PUU-XXIV/2026 tertanggal 16 November 2026.

Dalam argumentasi permohonannya, para pemohon menyoroti ketentuan Pasal 15 yang menyatakan bahwa jumlah keseluruhan kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden.

Ketentuan tersebut dinilai membuka ruang bagi penambahan kementerian tanpa adanya batas angka maksimal yang ditentukan secara eksplisit dalam undang-undang.

Kondisi ini menjadi sorotan di tengah besarnya struktur Kabinet Merah Putih yang disebut mencapai 48 hingga 49 kementerian.

Menurut para pemohon, semakin besar struktur kabinet, semakin besar pula potensi kebutuhan anggaran negara. Beban tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan operasional kementerian, tetapi juga kebutuhan menteri, wakil menteri, aparatur, fasilitas jabatan hingga pembentukan lembaga pendukung pemerintahan.

Jika tidak diatur secara proporsional, penambahan struktur birokrasi dikhawatirkan berdampak terhadap peningkatan belanja rutin pemerintah dan mempersempit ruang fiskal APBN untuk membiayai kebutuhan publik lainnya.

Atas dasar itu, para pemohon meminta MK menguji kembali ketentuan Pasal 15 UU Kementerian Negara dan memberikan batasan konstitusional terhadap jumlah kementerian.

Gugatan ini sekaligus membawa persoalan yang lebih luas ke ruang sidang konstitusi: sejauh mana kewenangan Presiden dalam menentukan komposisi kabinet harus dibatasi oleh prinsip efisiensi, efektivitas pemerintahan, dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara?

Sebab, besarnya kabinet bukan semata-mata persoalan jumlah jabatan dalam pemerintahan. Setiap penambahan struktur birokrasi memiliki konsekuensi pembiayaan yang pada akhirnya bersumber dari APBN atau uang rakyat.

Kini, publik menunggu bagaimana MK mempertimbangkan permohonan tersebut. Apakah ketentuan tanpa batas maksimal jumlah kementerian tetap dipertahankan, atau justru diperlukan pembatasan demi menjaga efisiensi penyelenggaraan pemerintahan?

Redaksi***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *