BGN Ungkap Maraknya Calo Titik Dapur MBG, Masyarakat Diminta Lapor ke SAGI 127

Badan Gizi Nasional mengungkap maraknya dugaan praktik percaloan dan penipuan yang mengatasnamakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Modus yang paling banyak dilaporkan ialah penawaran “titik dapur” dan pengurusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan iming-iming percepatan kerja sama program pemerintah.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, mengatakan pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat terkait oknum yang meminta sejumlah uang dengan dalih dapat membantu memperoleh akses program MBG.

“Semua proses dilakukan sesuai prosedur resmi dan tidak ada pungutan di luar ketentuan pemerintah,” kata Sony.

Fenomena ini menjadi sorotan karena praktik percaloan muncul bahkan sebelum program berjalan penuh di berbagai daerah. Sejumlah masyarakat disebut menjadi korban setelah tergiur janji mendapatkan titik dapur MBG maupun kemudahan administrasi.

BGN menegaskan bahwa penentuan lokasi dapur dan kerja sama program tidak dilakukan melalui jalur pribadi ataupun perantara tidak resmi. Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pihak yang menjanjikan akses cepat dengan meminta imbalan uang.

Untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan tersebut, BGN membuka layanan pengaduan melalui hotline SAGI 127. Saluran itu disiapkan untuk menerima laporan terkait dugaan penipuan, pungutan liar, hingga praktik percaloan dalam pelaksanaan program MBG.

Sony mengatakan laporan masyarakat sangat dibutuhkan agar kasus-kasus penipuan dapat segera ditelusuri dan tidak menimbulkan korban lebih luas. Beberapa kasus dugaan penjualan titik dapur maupun pengurusan administrasi program, kata dia, kini telah masuk proses penanganan aparat penegak hukum.

BGN juga meminta masyarakat menyiapkan bukti pendukung saat membuat laporan, seperti percakapan digital, dokumen administrasi, dan bukti transfer apabila pernah menjadi korban.

Pemerintah berharap program MBG tetap berjalan transparan dan tepat sasaran tanpa dimanfaatkan pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi dengan mencatut nama lembaga negara.