Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan pernyataan tegas terkait tata kelola keuangan negara, khususnya dalam penyaluran Dana Desa. Dalam pidatonya pada Jumat (13/2/2026), ia menyoroti dugaan kebocoran anggaran yang terjadi selama satu dekade terakhir.
Menurut Presiden, sebagian Dana Desa diduga tidak sepenuhnya sampai kepada masyarakat yang berhak menerima. Ia menengarai adanya pemotongan dan kebocoran sistematis di berbagai tingkatan birokrasi, sehingga anggaran tersebut “menguap” sebelum menyentuh kebutuhan warga di tingkat akar rumput.
“Saya dapat laporan dan data, selama 10 tahun ini Dana Desa banyak yang tidak sampai ke rakyat. Habis di tengah jalan, dipotong sana-sini. Ini yang saya maksud dengan kebocoran yang harus kita tutup,” tegas Prabowo.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Presiden memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran Dana Desa. Pemerintah juga berencana memperkuat sistem digital guna memantau aliran anggaran secara real-time hingga ke desa-desa, guna meminimalisir potensi intervensi dan penyalahgunaan oleh oknum.
Pernyataan ini sekaligus mempertegas komitmen pemerintahan Prabowo dalam mendorong transparansi, efisiensi anggaran, serta pemberantasan korupsi demi memastikan setiap rupiah dana negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
