Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik keras penonaktifan mendadak jutaan peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia menilai kebijakan tersebut tidak bijak dan berpotensi merugikan pemerintah, meski anggaran kesehatan tidak berkurang.
Dalam rapat bersama DPR, Purbaya menegaskan penonaktifan massal justru memicu kegaduhan publik dan mencoreng citra pemerintah. Ia mengusulkan adanya masa tenggang 2–3 bulan disertai sosialisasi, serta kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan.
Menurutnya, proses penonaktifan harus dilakukan bertahap dan terukur agar tidak mengejutkan warga, terutama mereka yang sedang membutuhkan layanan kesehatan. Pemerintah diminta memastikan program JKN tetap tepat sasaran, adil, dan mudah diakses.
(**)
