Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan pandangannya terkait gelombang aksi boikot terhadap produk-produk yang dianggap berafiliasi dengan Israel.
Menurutnya, langkah tersebut bukan solusi efektif untuk menghentikan konflik di Timur Tengah, khususnya agresi Israel di Gaza.
Pernyataan itu disampaikan Nasaruddin dalam acara silaturahmi bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Jakarta, Jumat (13/03/2026).
Ia mengaku prihatin dengan maraknya kampanye boikot yang berkembang di masyarakat.
Menurutnya, dampak dari gerakan tersebut justru dirasakan langsung oleh pekerja di dalam negeri.
“Saat ada seruan boikot terhadap produk-produk pro-Israel, saya termasuk yang prihatin. Saya tahu persis apa yang sedang terjadi di sana. Boikot ini bukan jalan keluar,” ujar Nasaruddin.
Menag mengungkapkan bahwa gelombang boikot telah berdampak pada dunia usaha di Indonesia. Ia menyebut sekitar 3.000 karyawan dari salah satu jaringan restoran cepat saji kehilangan pekerjaan akibat penurunan bisnis yang dipicu aksi boikot.
Situasi ini, menurutnya, menimbulkan kerugian ganda bagi umat Islam.
“Ini berarti umat Islam dua kali rugi. Di sana dibantai, di sini di-PHK,” katanya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia usaha, Nasaruddin bahkan pernah mengundang sejumlah pelaku bisnis ke Masjid Istiqlal untuk memberikan dukungan moral kepada para pengusaha yang terdampak kampanye boikot.
Ia menegaskan bahwa dunia usaha memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Tanpa dunia usaha, Indonesia tidak mungkin bisa bertahan. Yang paling banyak membayar pajak siapa?
Yang membiayai operasional negara ini siapa? Ya pengusaha,” ujarnya.
Menurutnya, jika dunia usaha terus menjadi sasaran tekanan dari berbagai sisi, maka akan semakin sulit bagi Indonesia untuk memperkuat perekonomiannya.
Latar Belakang Gerakan Boikot
Gerakan boikot terhadap produk yang dianggap terkait dengan Israel semakin meluas sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel di Gaza pada akhir 2023.
Aksi tersebut berkembang menjadi gerakan solidaritas global terhadap rakyat Palestina, dengan tujuan memberikan tekanan ekonomi kepada Israel.
Di Indonesia
sendiri, sejumlah merek makanan dan minuman cepat saji menjadi sasaran utama kampanye boikot yang ramai digaungkan di media sosial.
***
