JAKARTA – Rabu, 4 Februari 2026, menjadi hari yang panjang dan mencekam bagi dua institusi strategis penyumbang kas negara. Di tengah sorotan publik yang belum mereda, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak senyap namun mematikan dengan melancarkan dua Operasi Tangkap Tangan (OTT) sekaligus: pagi hari di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan sore harinya di Jakarta.
Dua operasi ini menyasar sektor krusial penerimaan negara—pajak dan kepabeanan—yang ironisnya justru kembali tercoreng oleh dugaan praktik korupsi.
Operasi Senyap di Jantung Ibu Kota
Saat publik masih mencerna kabar OTT pejabat pajak di Banjarmasin, gelombang kejut susulan datang dari Jakarta.
Tim penyidik KPK bergerak cepat menyasar pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya dua OTT dalam satu hari.
“Jadi hari ini ada dua OTT. Satu di Banjarmasin, yang kedua di Jakarta. Beda kasus,” ujarnya singkat kepada awak media.
Pernyataan ini menegaskan bahwa operasi tersebut bukan pengembangan perkara, melainkan dua kasus terpisah yang dibongkar secara simultan. Hingga berita ini diturunkan, para pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif selama 1×24 jam.
Barang Bukti dan Pesan Keras KPK
Di Gedung Merah Putih KPK, publik kembali disuguhi pemandangan yang menyakitkan namun familiar. Tumpukan uang tunai—pecahan rupiah Rp100.000 dan Rp50.000—serta gepokan mata uang asing yang terbungkus plastik transparan, dipamerkan sebagai barang bukti hasil OTT.
Di balik meja barang bukti, penyidik KPK berdiri tegak mengenakan rompi krem dan topi bertuliskan “The Uncorrupted”. Slogan tersebut terasa seperti sindiran telak bagi para oknum pejabat yang diduga menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan pribadi.
Nilai pasti uang yang disita belum diumumkan secara resmi.
Namun, visual tumpukan uang tersebut memberi sinyal kuat bahwa jumlahnya tidak kecil—uang negara yang seharusnya masuk kas publik, namun diduga “berbelok arah”.
Pukulan Telak bagi Pajak dan Bea Cukai
OTT di Banjarmasin diduga berkaitan dengan praktik korupsi restitusi pajak, celah lama yang kerap dimanfaatkan untuk permainan kotor.
Sementara di Jakarta, operasi menyasar Bea dan Cukai—garda terdepan pengawasan keluar masuk barang dan perdagangan internasional.
Dua institusi di bawah Kementerian Keuangan ini kembali diuji integritasnya. OTT ganda ini menjadi pengingat keras bahwa reformasi birokrasi belum sepenuhnya menutup ruang penyimpangan.
Bagi KPK, hari ini adalah bukti bahwa taring pemberantasan korupsi masih tajam.
Bagi publik, ini memantik kemarahan sekaligus harapan. Dan bagi pejabat yang masih bermain api, pesan KPK jelas: tidak ada zona aman—bahkan di pusat kekuasaan sekalipun.
(**)
