Rencana pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam skema anggaran tahun 2027 memicu polemik di Kota Manado.
Pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, Fadly Kasim, yang mengusulkan koordinasi hingga kemungkinan aksi mogok kerja massal ASN, langsung menjadi perbincangan panas di media sosial.
Pernyataan tersebut disampaikan Fadly saat memberikan tanggapan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dihadiri Wali Kota Manado, Wakil Wali Kota Manado, serta Sekretaris Daerah Kota Manado pada Kamis, 12 Maret.
Dalam forum itu, Fadly menyoroti kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menurutnya sangat bergantung pada TPP sebagai penopang ekonomi keluarga. Ia mengungkapkan, banyak ASN yang gajinya telah terpotong cicilan pinjaman bank, terutama di Bank SulutGo.
“Kalau skema anggaran 2027 seperti ini, bagi ASN seakan kiamat karena TPP bisa hilang. Sementara gaji rata-rata ASN sudah di Bank SulutGo. Lalu bagaimana kami bisa bertahan hidup?” ujar Fadly.
Ia juga menilai regulasi terkait pembatasan belanja pegawai perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menurunkan kesejahteraan ASN di daerah.
Karena itu, Fadly mengusulkan adanya koordinasi menyeluruh di internal Korpri hingga kemungkinan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes.
“Ini tantangan bagi Pak Sekda sebagai Ketua Korpri. Setiap apel kita membaca Panca Prasetya Korpri tentang peningkatan kesejahteraan, tapi kalau TPP hilang bagaimana? Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah koordinasi semua ketua Korpri hingga mogok kerja. Biar Presiden lihat, apakah negara bisa berjalan tanpa ASN,” tegasnya.
Pernyataan tersebut pun memicu beragam reaksi dari masyarakat di media sosial, mulai dari yang mendukung hingga yang mengkritik keras usulan mogok kerja tersebut.
***
