JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam rangka memperkuat pemberdayaan masyarakat, khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program bantuan sosial pemerintah, agar terintegrasi ke dalam ekosistem Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Jakarta, Jumat (23/1), sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong transformasi sosial-ekonomi masyarakat dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha berbasis koperasi.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa melalui kerja sama ini, KPM bansos memiliki peluang untuk menjadi anggota Kopdes/Kel Merah Putih. Adapun KPM yang dimaksud mencakup penerima Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai, hingga keluarga dari siswa Sekolah Rakyat (SR).
“Dengan bergabung sebagai anggota koperasi, KPM tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga dapat berperan aktif dalam ekosistem usaha koperasi,” kata Ferry.
Menurutnya, koperasi desa dan kelurahan dirancang sebagai instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi anggotanya. Melalui Kopdes/Kel Merah Putih, KPM diharapkan memperoleh manfaat berupa akses usaha, peningkatan kapasitas ekonomi, serta penguatan pendapatan keluarga.
Sinergi antara Kemenkop dan Kemensos ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial jangka panjang, dengan mendorong kemandirian ekonomi berbasis komunitas.
Kerja sama lintas kementerian tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi rakyat.
Sumber:
Kementerian koperasi
