RUU Masyarakat Hukum Adat, Payung Hukum Pengakuan dan Perlindungan Ruang Hidup

RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi harapan besar bagi komunitas adat di berbagai daerah yang selama ini konsisten menjaga tanah, hutan, dan ruang hidupnya melalui kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. DPR RI menegaskan pentingnya kehadiran negara melalui payung hukum yang jelas dan berkeadilan, guna memberikan pengakuan serta perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Regulasi ini juga…

Isu Polri di Bawah Kementerian Memanas, Kapolri Sigit Tegas: “Saya Lebih Pilih Jadi Petani”

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo secara terbuka membongkar adanya tawaran jabatan Menteri Kepolisian yang diarahkan kepadanya. Tawaran itu mencuat di tengah menguatnya wacana penempatan Polri di bawah struktur kementerian—sebuah gagasan yang langsung ditolak mentah-mentah oleh orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut. Pernyataan mengejutkan itu disampaikan Jenderal Sigit saat Rapat Kerja bersama Komisi III…

Syarat Usia 40 Tahun Calon KPU–Bawaslu Digugat ke MK, Dinilai Diskriminatif

Menurut E’eng Wicaksono dan Suardi Soamole, syarat batas usia minimal 40 tahun bagi calon anggota KPU dan Bawaslu, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilihan Umum, telah merugikan hak konstitusionalnya karena mengandung diskriminasi. Dalam permohonannya, para Pemohon menyinggung konsep ageism, yakni penilaian kelayakan semata-mata…

Habis Kesabaran! Prabowo Sikat 28 Perusahaan, Negara Rebut Kembali Hutan

Izin dicabut usai audit Satgas PKH, pemerintah tegaskan tak ada lagi toleransi bagi korporasi pelanggar kawasan hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Sebanyak 28 perusahaan resmi dicabut izinnya setelah terbukti melakukan pelanggaran di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan…