Layanan informasi hukum dan kriminal (Hukrim) terpercaya. Memberitakan kronologi peristiwa kriminalitas, proses penegakan hukum, kinerja kepolisian/kejaksaan, serta update persidangan kasus-kasus penting di wilayah hukum Sulawesi Utara.
JAKARTA – Rabu, 4 Februari 2026, menjadi hari yang panjang dan mencekam bagi dua institusi strategis penyumbang kas negara. Di tengah sorotan publik yang belum mereda, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak senyap namun mematikan dengan melancarkan dua Operasi Tangkap Tangan (OTT) sekaligus: pagi hari di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan sore harinya di Jakarta. Dua…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan temuan serius di sektor pertambangan Kabupaten Bogor, terkait dengan kasus KPK Bongkar 23 IUP Tambang di Bogor Diduga Langgar Wilayah. Sebanyak 23 dari 33 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terindikasi beroperasi melampaui batas wilayah pertambangan yang telah ditetapkan. Hal ini semakin menegaskan isu KPK Bongkar…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan capaian signifikan dalam pemulihan aset negara (asset recovery) sepanjang tahun 2025. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI, KPK menyebut berhasil mengembalikan kerugian negara ke kas negara sebesar Rp1,531 triliun, meningkat 107 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp739,6 miliar. Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, pemulihan aset tidak hanya…
Minahasa Utara — Penanganan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Gedung Intensive Care Unit (ICU) RS Maria Walanda Maramis, Kabupaten Minahasa Utara, kembali menuai sorotan tajam publik. Hingga kini, meski telah naik ke tahap penyidikan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa Utara belum juga menetapkan satu pun tersangka.Proyek strategis yang dibiayai dari anggaran negara dan diperuntukkan bagi…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2025 menerima sebanyak 5.027 laporan penerimaan gratifikasi yang dilaporkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara Negara. Dari jumlah tersebut, KPK menetapkan 1.424 objek gratifikasi dengan nilai mencapai Rp3,8 miliar sebagai milik negara, setelah melalui proses penelaahan sesuai ketentuan yang berlaku. KPK menegaskan, pelaporan gratifikasi yang diterima oleh ASN…
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap dugaan penyembunyian omzet hingga Rp12,49 triliun di sektor perdagangan tekstil. Modus yang digunakan yakni menampung transaksi penjualan ilegal melalui rekening pribadi dan karyawan. Meski tidak mengungkap pihak terkait, PPATK menyebut kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak berhasil mengamankan penerimaan negara sebesar Rp18,64 triliun sepanjang 2020 hingga Oktober…
KUHP Baru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara tegas mengatur sanksi terhadap perbuatan laporan atau pengaduan palsu. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 361, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maupun denda.Dalam pasal tersebut ditegaskan, setiap orang yang dengan sengaja memberitahukan atau mengadukan telah terjadi suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa perbuatan itu…
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menerbitkan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 yang mengubah sejumlah ketentuan terkait pengelolaan gratifikasi. KPK Perbarui Aturan Gratifikasi. Salah satu poin penting dalam aturan baru ini adalah penyesuaian nilai gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, termasuk kenaikan batas maksimal hadiah pernikahan bagi penyelenggara negara. KPK Perbarui Aturan Gratifikasi ini…
Jakarta — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengingatkan adanya upaya penipuan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan undangan kegiatan seminar, kursus, workshop, hingga bimbingan teknis (bimtek) yang mengatasnamakan BPK atau seolah-olah bekerja sama dengan BPK RI.Melalui imbauan resminya, BPK meminta seluruh pegawai dan mitra kerja yang kerap disebut sebagai BPKawan…
Dugaan pemungutan uang dana desa menyeret nama aparat penegak hukum sendiri. Tiga jaksa Kejaksaan Negeri Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara, ditarik ke Kejaksaan Agung untuk diperiksa, menyusul laporan masyarakat yang mempersoalkan praktik permintaan uang kepada para kepala desa. Langkah penarikan ke tingkat pusat dinilai sebagai sinyal serius bahwa persoalan ini tidak dipandang ringan. Kepala Kejaksaan…
