Dua Teller Bank di Tahuna Ditahan, Diduga Gelapkan Rp1,8 Miliar dari Enam Mesin ATM

MANADO – Polda Sulawesi Utara resmi menahan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana kas dan cassette ATM salah satu bank di Tahuna, Kamis (12/2/2026) malam. Kedua tersangka masing-masing berinisial FG dan DM, yang diketahui bekerja sebagai teller bank. Penahanan dilakukan setelah keduanya menjalani pemeriksaan intensif selama kurang lebih sembilan jam di…

Kejari Taput Tahan Kadis Perkim atas Dugaan Korupsi Proyek LPJU Rp13,6 Miliar, Negara Rugi Rp4,8 Miliar

TAPANULI UTARA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Utara akhirnya menahan BG, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, atas dugaan tindak pidana korupsi proyek Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan lampu taman. Dalam kasus tersebut, BG yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga memecah pagu anggaran senilai Rp13,6 miliar…

MK Bikin Terang! Tak Ada Lagi Celah Menahan BAP dari Tersangka dan Penasihat Hukum

Melalui Putusan Nomor 231/PUU-XXIII/2025, MK menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “pejabat yang bersangkutan” mencakup penyidik, penuntut umum, hingga hakim pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara. Putusan ini sekaligus menjawab polemik di lapangan terkait permintaan salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh tersangka atau penasihat hukum yang kerap dipersulit dengan alasan administratif maupun tafsir kewenangan. Dengan adanya putusan…

Polri Tetapkan Standar Respons Cepat Layanan Darurat 110, Laporan Dijawab 10 Detik, Polisi Tiba 10 Menit

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menetapkan standar waktu respons cepat dalam pelayanan masyarakat melalui layanan darurat 110. Setiap laporan yang masuk ditargetkan dapat diterima petugas maksimal dalam waktu 10 detik, sementara personel kepolisian diharapkan tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) paling lambat 10 menit setelah laporan diterima.Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, penguatan layanan darurat 110…

KPK BONGKAR MODUS! Surat Palsu DAK Mengatasnamakan KPK Beredar, Pemda & Warga Diminta Waspada

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau masyarakat dan seluruh instansi pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya penyalahgunaan nama KPK oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.Imbauan ini menyusul beredarnya surat palsu yang mengatasnamakan KPK, terkait penyampaian rekomendasi maupun undangan resmi mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum kepada pemerintah daerah, termasuk pemerintah…

BREAKING NEWS: Skandal Persekongkolan Terbongkar, KPPU Denda PT Inti Surya Laboratorium Cs Rp6,7 Miliar

JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda total sebesar Rp6,7 miliar kepada PT Inti Surya Laboratorium serta dua individu, Herdanu Ridwan dan Allen, setelah terbukti melakukan praktik persekongkolan yang menghambat kegiatan usaha PT Laboratorium Medio Pratama. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka Majelis Komisi KPPU pada Senin (9/2) di Kantor Pusat KPPU,…

OTT KPK Guncang Pengadilan, Ketua dan Wakil Ketua Terjaring Dugaan Suap Sengketa Lahan

DEPOK – Pengadilan Negeri (PN) Depok diguncang operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Kamis malam (5/2/2026), KPK mengamankan dua pucuk pimpinan PN Depok sekaligus, yakni Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua Bambang Setyawan.Penangkapan tersebut dikonfirmasi Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada Jumat (6/2/2026). Total…

OTT KPK Guncang Peradilan: Wakil Ketua PN Depok Diduga Terima Suap Rp850 Juta

KOTA DEPOK, 6 Februari 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang publik lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bambang Setyawan, Kamis (5/2/2026) malam. Dalam operasi tersebut, penyidik menyita uang tunai Rp850 juta yang diduga kuat terkait praktik suap perkara. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan seorang hakim di…

KPK Perbarui Mekanisme Pelaporan Gratifikasi, Batas Waktu & Sanksi Jadi Jelas

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyesuaian mekanisme pelaporan gratifikasi melalui PerKPK Nomor 1 Tahun 2026, pengganti PerKPK Nomor 2 Tahun 2019. Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Arif Waluyo Widiarto, menjelaskan beberapa perubahan penting, antara lain:Batas waktu pelaporan: Gratifikasi yang dilaporkan lebih dari 30 hari kerja sejak diterima kini otomatis ditetapkan sebagai milik…

Breaking News: Kasat Narkoba Polres Bima Kota Diamankan Polda NTB, Terindikasi Terlibat Jaringan Narkoba

BIMA – Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Narkoba) Polres Bima Kota, AKP Malaungi, S.H., M.H., dilaporkan telah diamankan oleh Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Rabu dini hari sekitar pukul 00.00 WITA.Perwira polisi tersebut terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran narkotika, dengan dugaan berperan sebagai pengatur keluar-masuknya barang haram di wilayah Bima dan sekitarnya. Informasi yang…