Militan Gibran Patahkan Gugatan Denny Indrayana di MK, Soroti Legal Standing hingga Dugaan Iktikad Buruk

Tuesday, 17 November 2026, 02:23 am

JAKARTA — Perkumpulan Militan Gibran 08 Nusantara menyerang sejumlah dasar hukum gugatan Denny Indrayana dan para pemohon dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jawaban tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Perkumpulan Militan Gibran 08 Nusantara, Abdul Aziz Salim, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu, 23 September 2026. Militan Gibran hadir sebagai pihak terkait dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Abdul menyatakan persoalan yang didalilkan para pemohon mengenai keabsahan syarat pendidikan calon wakil presiden bukan merupakan kewenangan konstitusional MK dalam perkara PHPU.

Menurut pihak terkait, perkara PHPU pada dasarnya berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu. Sementara persoalan yang menyangkut proses dan tahapan pemilu, menurut mereka, memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri melalui lembaga yang berwenang.

Militan Gibran juga mempersoalkan legal standing para pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan serta prinsip ne bis in idem.

Selain itu, Abdul menilai tidak adanya upaya sengketa proses pemilu melalui Bawaslu pada saat tahapan pencalonan menjadi persoalan yang perlu diperhatikan dalam perkara tersebut.

Tak berhenti di sana, pihak terkait juga menyerang aspek pembuktian. Mereka menilai pihak yang mengajukan suatu dalil memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil tersebut.

Dalam persidangan, Militan Gibran mengutip asas actori incumbit probatio, yang pada pokoknya menempatkan beban pembuktian pada pihak yang mendalilkan.

«“Siapa yang mendalilkan maka dia yang wajib membuktikannya dan bukan sebaliknya.”»

Atas berbagai keberatan tersebut, Militan Gibran memasukkan permohonan agar MK menyatakan permohonan para pemohon sebagai vexatious litigation, istilah yang mereka gunakan untuk menyebut permohonan yang dinilai diajukan dengan iktikad buruk.

Dalam petitumnya, pihak terkait juga meminta MK menyatakan permohonan para pemohon bukan kewenangan Mahkamah, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, permohonan telah melewati tenggang waktu, mengandung persoalan ne bis in idem, serta kabur atau tidak jelas (obscuur libel).

Dengan demikian, keberatan Militan Gibran tidak hanya menyasar substansi gugatan, tetapi juga fondasi formil perkara, mulai dari kewenangan MK, legal standing, tenggat waktu, ne bis in idem hingga pembuktian.

Seluruh argumentasi tersebut merupakan posisi hukum pihak terkait dalam persidangan. Adapun penilaian akhir mengenai diterima atau tidaknya argumentasi tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *